JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tenggat waktu semakin dekat. Mulai Oktober 2026, pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal harus siap menghadapi sanksi berjenjang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) — mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan produk dari pasaran.

Peringatan itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, EA Chuzaemi Abidin, Jumat, 21 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Penting bagi pelaku usaha untuk memahami ketentuan JPH, termasuk kewajiban dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran,” ujar Chuzaemi dalam keterangannya kepada media.

Rangkaian sanksi yang disiapkan BPJPH terbilang serius. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku usaha pertama-tama akan mendapat peringatan tertulis. Bila tidak diindahkan, sanksi meningkat ke denda administratif, kemudian pencabutan sertifikat halal, dan pada tahap terakhir, produk bisa ditarik dari peredaran.

Chuzaemi menjelaskan, mekanisme sanksi ini dirancang bukan sekadar untuk menghukum, melainkan untuk mendorong kepatuhan. Proses pembinaan tetap menjadi prioritas utama sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

Demi mempersiapkan pelaku usaha menghadapi batas waktu tersebut, BPJPH kini menggencarkan program edukasi dan sosialisasi ke berbagai penjuru Indonesia. Fokus utamanya adalah memastikan pelaku usaha memahami seluruh rantai proses sertifikasi halal — dari tahap produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Langkah ini dianggap krusial mengingat masih banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal yang berlaku.

Tak hanya mengawasi produk lokal, BPJPH juga memperketat pengawasan terhadap produk dan bahan baku impor. Sebanyak lebih dari 600 Pengawas JPH telah dikerahkan ke berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah perbatasan, untuk memeriksa gudang di pos lintas batas negara.

“Kami akan mengenakan sanksi secara berjenjang, karena produk impor pasca Oktober 2026 sudah wajib bersertifikat halal,” tegas Chuzaemi.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk yang tidak memenuhi standar halal. Dengan semakin terbukanya pasar impor, pengawasan ketat di perbatasan menjadi benteng pertama untuk menyaring produk yang tidak layak beredar.

Chuzaemi juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kewajiban halal tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan — mulai dari asosiasi industri, pelaku usaha, hingga konsumen itu sendiri.

Ia mendorong terciptanya pemahaman bersama agar regulasi ini berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus perlindungan nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah dan pelaku usaha harus bersama-sama mempersiapkan implementasi kewajiban halal. Dengan sinergi yang baik, kita dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi konsumen,” kata Chuzaemi.

Dari sisi industri, respons positif datang dari Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I). Ketua Umum APK2I, Efendi, menilai penerapan sertifikasi halal justru membuka peluang besar bagi industri kesehatan dan kecantikan tanah air.

Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan instrumen strategis yang dapat mendongkrak kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Halal bukan semata-mata sebuah kewajiban regulasi. Jika implementasinya dapat kita jalankan dengan baik, halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing industri Indonesia,” ujar Efendi.

Pernyataan Efendi merefleksikan pandangan yang kian berkembang di kalangan pengusaha: sertifikasi halal bukan beban, melainkan nilai tambah. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim di dalam dan luar negeri, label halal menjadi daya tarik tersendiri yang membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi utama dalam industri produk halal global. Kebijakan yang dijalankan BPJPH saat ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan posisi strategis tersebut.

Bagi pelaku usaha yang belum bergerak, waktu yang tersisa semakin sempit. Oktober 2026 bukan sekadar batas administratif — ia adalah titik di mana komitmen terhadap standar halal akan diuji secara nyata di lapangan.

FAQ

Apa saja sanksi yang diberikan BPJPH bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal setelah Oktober 2026?

BPJPH memberlakukan sanksi berjenjang yang dimulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran jika pelaku usaha tetap tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal.

Apakah produk impor juga wajib memiliki sertifikat halal?

Ya. BPJPH menegaskan bahwa produk dan bahan baku impor yang masuk ke Indonesia setelah Oktober 2026 juga wajib bersertifikat halal. Lebih dari 600 Pengawas JPH telah ditempatkan di berbagai daerah termasuk wilayah perbatasan untuk mengawasi kepatuhan ini.

Mengapa sertifikasi halal dianggap menguntungkan bagi pelaku usaha?

Selain memenuhi kewajiban regulasi, sertifikasi halal dinilai meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk Indonesia, terutama di pasar Muslim global yang terus berkembang pesat.