JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta yang selama ini jarang disadari publik: dari potensi perikanan nasional senilai US$ 34 miliar per tahun, Indonesia baru menikmati sekitar 5 persennya. Selebihnya — hampir US$ 32 miliar — raib dibawa kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan nusantara.

Pengakuan tegas itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Di hadapan para pejabat negara dan wakil rakyat, Presiden merinci dua agenda besar yang akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan: pembangunan kampung nelayan dan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara masif.

Prabowo menyebut, sebanyak 100 kampung nelayan telah selesai dibangun. Namun angka itu baru awal dari target sesungguhnya — 1.386 kampung nelayan ditargetkan berdiri dan berfungsi penuh sebelum akhir Desember 2026. Sebuah target yang ambisius, tapi menurut Prabowo, bukan sekadar retorika.

Kampung nelayan bukan hanya soal infrastruktur fisik di tepi pantai. Ia dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan — dari penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi — sehingga nilai tambah dari hasil laut tidak lagi lari ke tangan pihak luar. Selama ini, nelayan Indonesia kerap menjadi pihak yang paling sedikit menikmati kekayaan laut yang mereka tangkap sendiri.

Kesenjangan itulah yang mendorong pemerintah bergerak lebih jauh. Tidak cukup hanya membangun desa, Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan armada kapal ikan modern dalam skala besar. Pada 2027, sebanyak 1.582 kapal ikan modern akan mulai dibangun sebagai langkah awal dari kebutuhan yang jauh lebih besar.