JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Sebuah perintah tegas meluncur dari Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN (Persero) segera berbenah secara menyeluruh—dari model bisnis hingga percepatan adopsi energi surya berkapasitas 100 gigawatt. Arahan itu bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi yang harus segera ditindaklanjuti dengan kajian konkret dan paparan langsung kepada Kepala Negara.
Pertemuan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar.
Rosan Roeslani menjadi juru bicara usai pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta dua hal besar: transformasi internal PLN agar lebih gesit dan efisien, serta akselerasi penerapan panel surya dalam skala masif.
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 GW solar panel,” kata Rosan kepada awak media.
Fokus utama transformasi itu diarahkan pada pembenahan model bisnis PLN yang dinilai perlu disegarkan kembali. Rancangan perubahan harus disusun, lalu dipaparkan langsung kepada Presiden agar bisa segera dieksekusi. Bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan langkah nyata yang terukur.
Rosan mengungkapkan, Danantara—badan pengelola investasi negara—akan turun langsung duduk bersama tim PLN untuk menyusun kajian transformasi secara komprehensif. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan perubahan struktural yang nyata, bukan hanya efisiensi di atas kertas.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” ujar Rosan.
Di balik dorongan transformasi itu tersimpan kalkulasi ekonomi yang serius. Pemerintah ingin agar beban subsidi energi listrik yang selama ini membebani APBN bisa ditekan secara signifikan. Jika efisiensi PLN meningkat, ruang fiskal negara akan lebih lega untuk dialokasikan ke sektor lain yang juga mendesak.
Namun efisiensi saja tidak cukup. Rosan menekankan bahwa perubahan model bisnis PLN juga harus berdampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemerintah akan melakukan asesmen mendalam sebelum menyodorkan usulan transformasi kepada Presiden.
“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” jelas Rosan.
Sementara itu, instruksi soal 100 GW panel surya bukan muncul tiba-tiba. Target ambisius itu merupakan bagian dari peta jalan transisi energi Indonesia yang mengarah pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, Indonesia dipandang memiliki modal besar untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Namun jalan menuju 100 GW bukan tanpa rintangan. Infrastruktur transmisi yang belum merata, kebutuhan investasi besar, serta kapasitas industri dalam negeri menjadi sejumlah tantangan nyata yang harus diatasi bersamaan dengan transformasi internal PLN itu sendiri.
Selain soal bisnis dan energi surya, pertemuan di Istana juga menyentuh kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi kondisi darurat. Rosan menyebut bahwa PLN sejatinya telah memiliki mekanisme antisipasi krisis kelistrikan, namun sistem cadangan atau backup plan itu dinilai masih perlu disempurnakan agar benar-benar andal di lapangan.
“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegasnya singkat.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Pemerintah tidak ingin terulangnya insiden pemadaman listrik massal yang pernah mengguncang kepercayaan publik terhadap PLN. Keandalan layanan kelistrikan, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan industri yang terus meningkat, menjadi taruhan besar.
PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik milik negara memikul beban yang tidak ringan. Di satu sisi harus mengalirkan listrik ke seluruh penjuru nusantara dengan harga terjangkau, di sisi lain dituntut untuk beroperasi secara efisien dan tidak terus-menerus bergantung pada suntikan subsidi dari pemerintah. Transformasi yang diminta Prabowo adalah upaya menjawab paradoks itu.
Langkah Presiden Prabowo memanggil langsung para pemangku kepentingan PLN ke Istana mencerminkan urgensi yang tidak bisa lagi ditunda. Setelah bertahun-tahun wacana transformasi PLN bergulir tanpa hasil yang memuaskan, kini ada tekanan politik dari puncak kekuasaan untuk benar-benar mewujudkannya.
Dalam konteks lebih luas, instruksi ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia di forum internasional untuk menekan emisi karbon dan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Target net zero emission pada 2060 membutuhkan lompatan besar di sektor kelistrikan, dan PLN ada di jantung dari upaya itu.
Kini pertanyaan besarnya: seberapa cepat PLN bisa bergerak? Rancangan transformasi yang diminta Presiden Prabowo harus segera selesai dan siap dipaparkan. Waktu tidak berpihak pada mereka yang lamban.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.