PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Pemerintah memacu penyelesaian pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 100 titik lokasi di seluruh Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan seluruh titik pembangunan ditargetkan tuntas pada akhir Mei 2026, seiring instruksi percepatan yang mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Trenggono menjelaskan bahwa dari 100 titik yang sedang dikerjakan, sebanyak 65 titik masuk dalam kategori tahap pertama, sementara 35 titik sisanya masuk tahap kedua. Kendati dibagi dalam dua tahap, seluruh pengerjaan kini berlangsung secara paralel agar target waktu yang telah ditetapkan dapat tercapai tanpa hambatan berarti.

Dalam rapat bersama Presiden, pembahasan tidak hanya menyentuh sisi fisik pembangunan. Isu pengawasan kawasan kampung nelayan pasca-konstruksi turut mendapat perhatian serius. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran negara perlu dijaga agar fungsi dan peruntukannya tidak menyimpang dari tujuan semula, yakni meningkatkan kesejahteraan para nelayan beserta keluarganya.

Lebih jauh, Trenggono mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan agenda yang jauh lebih ambisius untuk tahun 2026. Sebanyak 1.000 kampung nelayan berikutnya akan digarap secara bersamaan dengan menjadikan kawasan Indonesia timur sebagai prioritas utama. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapat perhatian maksimal.

Di sisi lain, Trenggono juga menyinggung program pengadaan kapal yang saat ini masih dalam tahap proses pembiayaan melalui koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah Inggris, dan setelah mekanisme pembiayaan rampung, proses selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditindaklanjuti menjadi program konkret. Pemerintah juga tengah menganalisis kapasitas galangan kapal dalam negeri guna memastikan kesiapan industri maritim nasional dalam mendukung program tersebut, dengan target penyelesaian dalam dua tahun ke depan.