SINJAI, PUNGGAWANEWS – Dua menteri sekaligus turun langsung ke kawasan pesisir Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, pada Jumat, 25 September 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir bersama-sama di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) — sebuah sinyal kuat bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir ini bukan lagi sekadar janji di atas kertas.

Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kedua pejabat tinggi dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto itu hadir untuk memperkuat sinergi antara kementerian dalam mendorong pemberdayaan nelayan, pengembangan koperasi, dan penguatan tata kelola operasional kampung nelayan yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional.

Dalam rangkaian agenda di Tongke-Tongke, dilakukan penandatanganan dua dokumen penting. Pertama, Nota Kesepahaman atau MoU tentang sinergi program pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Kedua, Surat Keputusan Bersama atau SKB yang mengatur tata kelola operasionalisasi KNMP secara lebih terstruktur.

Dua dokumen itu menjadi fondasi legal yang mengikat kedua kementerian dalam satu visi: mengangkat kehidupan masyarakat nelayan secara nyata, bukan hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi.

Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menyambut kehadiran kedua menteri dengan penuh optimisme. Bagi Sinjai, momen ini dipandang sebagai pintu masuk untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat betapa besarnya potensi kelautan dan perikanan yang selama ini dimiliki daerah tersebut, namun belum tergarap secara maksimal.

Ratnawati menyebutkan sejumlah angka yang cukup mengejutkan. Wilayah laut Sinjai mencapai sekitar 901,67 kilometer persegi. Potensi produksi perikanan tangkap mencapai sekitar 55.000 ton per tahun, sementara potensi budidaya menyentuh angka sekitar 38.894 ton. Ditambah garis pantai sepanjang sekitar 28 kilometer, Sinjai sesungguhnya menyimpan kekayaan laut yang luar biasa besar.

“Kabupaten Sinjai adalah daerah yang dianugerahi potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar,” kata Ratnawati dalam sambutannya.

Namun Ratnawati juga jujur soal tantangan yang masih dihadapi. Menurutnya, potensi besar itu tidak akan berarti banyak jika tidak dikelola secara serius dan profesional. Ia menegaskan bahwa pengelolaan yang baik menjadi kunci agar manfaat sektor kelautan benar-benar sampai ke tangan masyarakat nelayan, bukan sekadar tercatat dalam data statistik daerah.

“Besarnya potensi yang kita miliki harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ratnawati juga meluruskan persepsi yang kerap beredar di masyarakat soal program KNMP. Program ini, tegasnya, bukan hanya tentang pembangunan fisik di kawasan pesisir — dermaga baru, gudang ikan, atau fasilitas bongkar muat. KNMP adalah bagian dari enam program prioritas nasional yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan misi yang jauh lebih besar.

“Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar program pembangunan fisik. Lebih dari itu, KNMP ini merupakan bagian dari enam program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” jelasnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, program KNMP diarahkan untuk menopang ketahanan dan swasembada pangan nasional. Program ini juga diharapkan mendorong penerapan ekonomi biru sebagai model pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan — menggali kekayaan laut tanpa merusaknya.

Lebih jauh, KNMP diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir, sekaligus menjadi instrumen nyata dalam menekan angka kemiskinan di wilayah pantai yang selama ini kerap menjadi kantong kemiskinan di berbagai daerah.

Salah satu momen paling mencolok dalam rangkaian kegiatan hari itu adalah pelepasan 13 ton ikan tuna dari Tongke-Tongke menuju Jakarta. Pengiriman itu bukan hanya transaksi bisnis biasa. Momen tersebut menjadi bagian dari agenda nasional yang diikuti KNMP dari 64 titik di seluruh Indonesia secara serentak — sebuah demonstrasi skala yang menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan, bukan hanya dalam perencanaan.

Bagi Sinjai, menjadi salah satu dari 64 titik KNMP nasional adalah sebuah pengakuan. Ini berarti daerah yang terletak di pesisir Teluk Bone ini dianggap memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjadi bagian dari ekosistem kelautan nasional yang lebih besar.

Pelepasan 13 ton tuna itu juga sekaligus menjadi sinyal bahwa rantai pasok ikan dari Sinjai sudah terhubung ke ibu kota. Ini penting, karena salah satu tantangan terbesar nelayan selama ini adalah keterbatasan akses pasar dan rendahnya harga jual di tingkat lokal.

Kegiatan di Tongke-Tongke hari itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan hadir bersama Ketua Satgas Operasional KNMP. Dari jajaran Sinjai, hadir Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda, Ketua DPRD Sinjai, jajaran Forkopimda, serta berbagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Kehadiran unsur Kementerian Keuangan dalam agenda ini pun menjadi catatan tersendiri. Artinya, dukungan terhadap KNMP tidak hanya datang dari sisi teknis kelautan dan koperasi, tetapi juga dari sisi pengelolaan anggaran dan keberlanjutan fiskal program.

Kini, dengan dua MoU dan SKB yang telah ditandatangani, KNMP Tongke-Tongke bukan lagi sekadar wacana. Program ini sudah punya landasan hukum yang kuat, dukungan dua kementerian, dan momentum politik yang tepat. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan: seberapa cepat manfaatnya akan benar-benar sampai ke perahu-perahu nelayan yang setiap pagi masih berlayar ke tengah laut dengan harapan yang sama besarnya dengan potensi laut Sinjai itu sendiri.