JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah berani: mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian sekaligus dalam satu hari, termasuk seorang yang masih terhitung keluarga dekatnya sendiri.
Pengumuman mengejutkan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Selasa, 18 Agustus 2026. Keempatbelas pejabat yang dicopot berasal dari jajaran eselon I, II, dan III—bukan pegawai lapisan bawah, melainkan para pemegang jabatan strategis di kementerian.
Mereka semua terindikasi terlibat praktik korupsi yang menyangkut uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Dugaan pelanggaran ini kini tengah diusut oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Pencopotan dilakukan bukan tanpa alasan. Amran menyebut ada indikasi kuat bahwa para pejabat tersebut telah menyebabkan kerugian negara. Meski demikian, keempat belas orang itu tidak serta-merta dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara.
Mereka untuk sementara dibebastugaskan dari jabatan sambil menjalani proses pemeriksaan. Status mereka sebagai ASN belum dicabut, namun kewenangan sebagai pejabat struktural ditangguhkan penuh.
“Ini penyegaran dan hukuman. Ada 14 yang kami copot, ada eselon I, II, dan III, dan tidak diberikan jabatan. Sementara diperiksa,” kata Amran tegas di hadapan awak media.
Menteri yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas ini memberikan tenggat waktu maksimal tiga bulan kepada Inspektorat Jenderal untuk menuntaskan pengusutan. Ia bahkan berharap proses itu bisa selesai dalam satu bulan saja.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, Amran menegaskan pihaknya tidak akan segan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Tidak ada ruang untuk kompromi, apalagi perlindungan berbasis hubungan personal.
Namun Amran juga membuka pintu bagi mereka yang kelak terbukti bersih. Pejabat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke jabatan semula, bahkan berpeluang mendapat promosi.
“Kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali. Kami akan promosikan kembali. Jadi kita sportif,” ujarnya.
Pernyataan paling mengejutkan datang ketika Amran mengungkap bahwa salah satu dari 14 pejabat yang dicopot adalah keluarga dekatnya sendiri. Pengakuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa langkah pembersihan internal Kementan tidak akan berhenti di batas kekerabatan.
Bagi Amran, membiarkan pelanggaran terjadi—siapapun pelakunya—sama saja dengan ikut memelihara kejahatan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
“Di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil. Karena kalau tidak, kita sama juga kalau membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” katanya dengan nada mantap.
Langkah Amran ini bukan yang pertama dalam upaya bersih-bersih birokrasi pertanian. Sejak menjabat, ia dikenal konsisten mendorong efisiensi dan akuntabilitas di lingkungan Kementan, termasuk melakukan rotasi dan evaluasi pejabat secara berkala.
Kali ini, skalanya jauh lebih besar dan dampaknya lebih dalam—menyentuh lingkaran terdekat sang menteri sekalipun.
Pemangku jabatan pengganti belum disebutkan secara resmi. Amran mengisyaratkan pengisian posisi yang kosong akan dilakukan setelah proses pemeriksaan rampung dan situasi internal lebih kondusif.
Publik kini menanti hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal. Apakah 14 nama itu akan berakhir di meja penyidik, atau justru kembali dengan jabatan yang lebih tinggi—semua masih bergantung pada temuan resmi yang dijanjikan tuntas dalam waktu dekat.
Yang jelas, pesan Amran sudah gamblang: di Kementan, tidak ada yang kebal hukum, bahkan keluarga sekalipun.
FAQ
Mengapa Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementan?
Keempat belas pejabat tersebut terindikasi melakukan korupsi yang berkaitan dengan uang bernilai miliaran rupiah. Pencopotan dilakukan sebagai langkah tegas sambil menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan.
Apakah 14 pejabat yang dicopot langsung dipecat sebagai ASN?
Tidak. Mereka hanya dibebastugaskan sementara dari jabatan struktural dan sedang menjalani pemeriksaan. Status ASN mereka belum dicabut, dan jika terbukti tidak bersalah, mereka bisa dikembalikan atau bahkan dipromosikan.
Apa yang terjadi jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara?
Mentan Amran menegaskan kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia memberikan batas waktu maksimal tiga bulan bagi Inspektorat Jenderal untuk menuntaskan pengusutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.