Komisi III DPR Desak Polri Bongkar Dalang di Balik Penyadapan Ilegal Listyo Sigit

8 November 2026 09:47

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Jika penyadapan terhadap Presiden benar-benar terjadi, siapa yang mendapat laporan hasil sadapan itu? Siapa yang memutuskan bahwa Presiden perlu disadap? Dan untuk kepentingan siapa semua itu dilakukan?

Itulah inti dari desakan Sudding. Ia ingin Polri menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu, bukan hanya menuntaskan berkas para tersangka yang sudah ditetapkan. Jika ada aktor intelektual di balik layar, publik berhak mengetahuinya.

Masyarakat luas, dari berbagai latar belakang, sedang mencermati bagaimana institusi kepolisian menangani perkara yang melibatkan mantan pimpinan mereka sendiri. Ini bukan hanya soal hukum pidana biasa, melainkan soal kemampuan sebuah institusi untuk mengadili dirinya sendiri secara adil dan transparan.

Penegakan hukum yang bersih dan berani adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di negeri ini, termasuk mereka yang pernah menduduki kursi tertinggi di institusi kepolisian.

Kini bola ada di tangan Bareskrim Polri. Pengusutan harus berjalan tuntas, terang, dan berani. Publik sedang menunggu, dan waktu terus berjalan.

TL;DR (AI Generated)

Kali ini datang dari Senayan, dari seorang anggota Komisi III DPR RI yang meminta penyidik tidak berhenti di permukaan perkara penyadapan ilegal yang menyeret nama besar, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang memanfaatkan hasil sadapan itu. “Pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan secara langsung.

Bayangkan skenario yang tengah diurai oleh penyidik, seorang mantan pimpinan institusi penegak hukum paling berpengaruh di negeri ini kini berada di posisi yang sama sekali berbeda, sebagai tersangka dalam kasus yang justru berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di ranah intelijen dan penyadapan.

Basic summary