JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tekanan terhadap Kepolisian Republik Indonesia kian menguat. Kali ini datang dari Senayan, dari seorang anggota Komisi III DPR RI yang meminta penyidik tidak berhenti di permukaan perkara penyadapan ilegal yang menyeret nama besar, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, berbicara tegas di Jakarta pada Jumat, 6 November . Ia menyatakan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal ini tidak boleh hanya menyentuh para pelaku lapangan. Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang memanfaatkan hasil sadapan itu.
“Pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan secara langsung. Aparat penegak hukum harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dengan didukung alat bukti yang sah,” kata Sudding dalam keterangannya.
Pernyataan Sudding bukan tanpa alasan. Kasus ini bukan perkara biasa. Bareskrim Polri telah resmi menetapkan empat tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan ilegal akses. Keempat nama itu adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berikut tiga inisial lainnya, AS, EH, dan SU.
Yang membuat kasus ini mengguncang publik adalah skala dan target sasarannya. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga para pengusaha. Semua ini terjadi selama rentang waktu 2025 hingga .
Yang lebih mengejutkan, penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Artinya, seluruh aktivitas itu berjalan di luar jalur hukum yang sah, sama sekali tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum mana pun.
Tidak hanya itu. Para tersangka juga diduga berusaha menghapus jejak dengan menghilangkan hasil penyadapan tersebut dari sistem. Upaya penghapusan data elektronik ini justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari jangkauan hukum.
Sudding menegaskan bahwa penanganan perkara besar seperti ini harus berjalan di atas tiga pilar utama, profesionalisme, transparansi, dan pertanggungjawaban berbasis bukti. Ketiga hal ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurutnya, pengusutan juga wajib menyentuh dimensi yang lebih dalam. Bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga apa motifnya, apa tujuannya, dan bagaimana informasi hasil sadapan itu digunakan setelah diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan ini, kata Sudding, adalah kunci untuk membongkar perkara secara utuh.
Sudding kemudian melontarkan harapan agar Polri tidak menutup diri. Ia mendorong agar perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka kepada publik, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap informasi penyidikan yang bersifat sensitif.
Keterbukaan ini, menurut politisi tersebut, bukan semata soal transparansi prosedural. Ini soal menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak habis dikikis oleh spekulasi yang di ruang-ruang kosong yang tidak diisi oleh fakta resmi.
“Supaya penanganan perkara tidak berkembang menjadi spekulasi, melainkan bertumpu pada fakta dan bukti yang terverifikasi,” ujar Sudding.
Kalimat itu terasa seperti peringatan halus sekaligus tuntutan nyata. Di tengah panasnya suasana politik nasional, kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri ini berpotensi menjadi ujian serius bagi kredibilitas Polri di mata publik luas.
Perkara ini memang berada di persimpangan antara hukum, politik, dan keamanan negara. Penyadapan terhadap Presiden dan pejabat tinggi negara, jika terbukti, bukan hanya pelanggaran hukum biasa. Ini menyentuh inti dari kedaulatan institusi negara dan keamanan informasi strategis di tingkat tertinggi pemerintahan.
Bayangkan skenario yang tengah diurai oleh penyidik, seorang mantan pimpinan institusi penegak hukum paling berpengaruh di negeri ini kini berada di posisi yang sama sekali berbeda, sebagai tersangka dalam kasus yang justru berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di ranah intelijen dan penyadapan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Jika penyadapan terhadap Presiden benar-benar terjadi, siapa yang mendapat laporan hasil sadapan itu? Siapa yang memutuskan bahwa Presiden perlu disadap? Dan untuk kepentingan siapa semua itu dilakukan?
Itulah inti dari desakan Sudding. Ia ingin Polri menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu, bukan hanya menuntaskan berkas para tersangka yang sudah ditetapkan. Jika ada aktor intelektual di balik layar, publik berhak mengetahuinya.
Masyarakat luas, dari berbagai latar belakang, sedang mencermati bagaimana institusi kepolisian menangani perkara yang melibatkan mantan pimpinan mereka sendiri. Ini bukan hanya soal hukum pidana biasa, melainkan soal kemampuan sebuah institusi untuk mengadili dirinya sendiri secara adil dan transparan.
Penegakan hukum yang bersih dan berani adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di negeri ini, termasuk mereka yang pernah menduduki kursi tertinggi di institusi kepolisian.
Kini bola ada di tangan Bareskrim Polri. Pengusutan harus berjalan tuntas, terang, dan berani. Publik sedang menunggu, dan waktu terus berjalan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.