Sementara itu, Haerudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, kini dipercaya mengemban jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi. Ia bernaung di bawah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, posisi yang secara langsung bersentuhan dengan identifikasi dan mitigasi potensi penyimpangan dalam rantai penyediaan gizi nasional.
Penempatan keduanya bukan terjadi dalam ruang hampa. Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi sorotan berbagai kalangan sejak diluncurkan, bukan hanya karena cakupannya yang masif, tetapi juga karena kompleksitas rantai pasokan, distribusi, dan pelaporan yang menyertainya.
Sudaryono mengakui bahwa besarnya skala MBG menuntut sistem kelembagaan yang jauh lebih matang dibandingkan program-program sebelumnya. Jutaan porsi makanan bergizi harus sampai ke tangan penerima manfaat setiap harinya, mulai dari anak-anak usia sekolah hingga ibu hamil dan menyusui di daerah terpencil sekalipun.
Dalam konteks itulah, kehadiran dua eks pejabat KPK di Badan Gizi Nasional menjadi relevan. Pengalaman mereka dalam mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi, membangun sistem pengawasan internal, serta memastikan akuntabilitas birokrasi diharapkan mampu menutup celah-celah yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Sudaryono juga menyebut bahwa Badan Gizi Nasional membuka diri terhadap masukan dan rekomendasi dari KPK sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan MBG, yang akan dijadikan bahan penting untuk membenahi dan menyempurnakan sistem yang ada.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.