Hubungan antara BGN dan KPK dalam konteks ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan kolaboratif. Lembaga penegak antikorupsi itu berperan sebagai mitra strategis yang membantu BGN mengidentifikasi kelemahan sebelum kelemahan tersebut berkembang menjadi skandal.
Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola program pemerintah. Daripada menunggu audit menemukan masalah atau investigasi mengungkap korupsi, BGN memilih membangun sistem yang sehat sejak hari pertama dengan melibatkan orang-orang yang paham betul anatomi penyimpangan birokrasi.
Sudaryono secara eksplisit menolak pendekatan reaktif dalam pengelolaan program. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan, begitu ia menegaskan. Menurutnya, sistem yang kuat harus dibangun sejak awal, bukan ditambal sulam setelah kebocoran terjadi.
Sikap ini berbeda dari pendekatan yang kerap dijumpai dalam banyak program pemerintah di masa lalu, di mana mekanisme pengawasan sering kali baru diperkuat setelah mencuat kasus penyimpangan yang memalukan. BGN tampaknya ingin memutus siklus tersebut.
Penguatan tata kelola yang diusung BGN tidak berjalan terpisah dari percepatan pelaksanaan program. Sudaryono menekankan bahwa kedua aspek itu harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan satu sama lain. Kecepatan tanpa akuntabilitas hanya akan mengundang masalah, sementara akuntabilitas yang menghambat kecepatan akan membuat jutaan penerima manfaat terbengkalai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.