Langkah BGN merekrut eks pejabat KPK ke posisi strategis juga bisa dibaca sebagai pesan kepada ekosistem yang lebih luas, yaitu kepada mitra penyedia makanan, distributor bahan baku, pengelola dapur umum, hingga pejabat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan MBG bahwa standar akuntabilitas program ini tidak bisa dinegosiasikan.
Koordinasi lintas lembaga juga menjadi prioritas yang ditekankan Sudaryono. BGN tidak bisa bekerja sendirian dalam memastikan program sebesar MBG berjalan bersih dan efektif. Diperlukan sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga pengawas, hingga masyarakat sipil agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah penguatan pengawasan ini hadir di saat program MBG tengah berada dalam fase ekspansi. Jangkauan program terus diperluas ke kabupaten dan kota yang sebelumnya belum terlayani, menambah kompleksitas logistik dan tata kelola yang harus dihadapi BGN.
Dengan menempatkan dua eks pejabat KPK di garis terdepan pengawasan dan manajemen risiko, Badan Gizi Nasional memberi sinyal bahwa pertumbuhan program tidak akan mengorbankan kualitas tata kelola. Ekspansi yang cepat dan pengawasan yang ketat harus bisa berjalan dalam satu napas.
Publik tentu akan menantikan apakah langkah ini cukup untuk menjawab berbagai kekhawatiran tentang potensi kebocoran dalam program makan siang gratis terbesar di republik ini. Yang jelas, kehadiran Mungki Hadipratikno dan Haerudin di Badan Gizi Nasional menjadi satu babak baru dalam upaya membangun tata kelola program sosial yang tidak hanya cepat dan luas jangkauannya, tetapi juga bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.