Summarize the post with AI
Di antara hak-hak yang kini resmi diakui negara adalah akses terhadap jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain perlindungan sosial, undang-undang itu juga membuka ruang bagi calon pekerja rumah tangga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan penempatan tenaga kerja.
Adapun soal tenggat implementasi, undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah, harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang berlaku. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk menunda penyusunan aturan teknisnya.
Halaman
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.