Di tengah berbagai perubahan teknis itu, Trenggono juga menyampaikan pesan yang sifatnya lebih manusiawi. Kepada penerima manfaat yang dilaporkan mengalami dampak dari dugaan kasus keracunan, ia memastikan BGN tidak tinggal diam.
Fasilitas kesehatan disiapkan. Dukungan moril diberikan. BGN, kata Trenggono, selalu hadir saat warga penerima manfaat mengalami dampak dari program yang mereka kelola.
Pernyataan itu penting, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab institusional, tetapi juga sebagai sinyal bahwa program sebesar MBG tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat—ia butuh sistem, standar, dan akuntabilitas yang nyata di setiap lini.
Serangkaian kebijakan baru BGN ini—pembatasan 3.000 penerima per SPPG, integrasi data Dapodik, koordinasi terpusat, hingga uji coba prasmanan—adalah jawaban atas tekanan lapangan yang sudah berlangsung beberapa waktu. Bukan respons yang datang terlambat, melainkan koreksi yang datang di saat yang tepat, sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Kini giliran pelaksana di lapangan—para pengelola SPPG, petugas distribusi, hingga kepala sekolah—untuk memastikan kebijakan ini bukan hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan di meja makan para penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.