Agus juga mempertanyakan efektivitas pembatasan tersebut dalam menekan jumlah perokok. Ia justru mendorong Kemenko PMK untuk lebih fokus pada edukasi masyarakat, ketimbang menekan produsen dengan regulasi yang berisiko mematikan usaha dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ancaman PHK Massal di Depan Mata
Kekhawatiran serupa disuarakan oleh Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Andreas Hua. Ia menilai tekanan regulasi yang terus-menerus dapat mendorong perusahaan rokok untuk menutup usahanya.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Andreas, pemerintah belum menyiapkan alternatif lapangan kerja di sektor padat karya lain untuk menyerap tenaga kerja yang mungkin kehilangan pekerjaan. “Kekhawatirannya kalau IHT ini terus ditekan, industrinya bisa tutup, lalu bagaimana nasib tenaga kerjanya,” ujarnya.
Andreas berharap regulasi yang disusun pemerintah dapat berimbang, memperhatikan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus melindungi hak jutaan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor pertembakauan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.