Hendry mengaku pihaknya telah menyampaikan aspirasi ke berbagai kementerian, termasuk langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami ke depan akan terus mendorong dialog. Kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan nasib jutaan pekerja,” ujarnya.
Regulasi Eropa Dinilai Tak Cocok untuk Indonesia
Ketua Harian Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Agus Sarjono, menyebut aturan ini sebagai jiplakan dari regulasi Uni Eropa yang tidak relevan dengan kondisi industri tembakau nasional.
Menurutnya, nikotin dan tar adalah kandungan alami tanaman tembakau yang bergantung pada faktor alam, bukan rekayasa pabrik. Tembakau lokal secara alami memiliki kadar tar dan nikotin yang lebih tinggi dibanding standar yang diusulkan. Jika batasan itu dipaksakan, petani lokal dipastikan kehilangan pasar.
“Pabrik besar saja belum tentu sanggup memenuhi, apalagi pabrik kecil. Karena ini bukan sesuatu yang bisa direkayasa oleh pabrik,” tegas Agus. “Nikotin dan tar itu bukan domainnya pabrik rokok. Itu Gusti Allah yang ngatur karena itu produk alam.”
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.