Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi bukan cerita baru di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, persoalan ini bahkan sudah berulang kali menjadi sorotan. Namun tahun ini, dengan tekanan kekeringan yang memperparah kebutuhan energi di sektor pertanian, masalah lama itu kembali hadir dengan wajah yang lebih akut.
Merespons hal ini, Fauzan menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM kini dilakukan secara lintas sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, Pertamina Patra Niaga, hingga aparat penegak hukum (APH) diklaim telah berkoordinasi untuk mengawasi dan menindak oknum-oknum yang mencoba “bermain” dalam distribusi BBM.
Koordinasi lintas sektor memang terdengar meyakinkan di atas kertas. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan di lapangan — dan rekam jejak pengawasan distribusi BBM di banyak daerah tidak selalu memberikan alasan untuk optimisme berlebihan.
Yang menarik, Fauzan memilih diksi “oknum-oknum yang ingin bermain” — sebuah eufemisme khas birokrasi Indonesia untuk menyebut mereka yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Bila sudah ada koordinasi dengan APH, publik tentu berhak menunggu tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan di media.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat memang diminta bersabar. Diminta tidak panik. Diminta percaya bahwa stok aman, distribusi lancar, dan pengawasan berjalan. Sementara di lapangan, antrean masih mengular, pompa air petani menunggu gas, dan rekomendasi subsidi masih bisa disalahgunakan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.