Selain 504 dapur yang sudah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat. BGN meminta dukungan para kepala daerah agar proses sertifikasi ini dapat dipercepat tanpa mengabaikan standar kelayakan yang telah ditetapkan.
Kepala BGN juga mengungkapkan bahwa menjelang tenggat waktu pemberian SLS, tiba-tiba puluhan dapur mengajukan permohonan sertifikasi sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi efektif mendorong kepatuhan, meski BGN tetap berhati-hati terhadap kemungkinan pengajuan yang tidak serius.
Salah satu inovasi yang diumumkan dalam rapat ini adalah peluncuran portal MBG Radar. Melalui portal ini, masyarakat umum, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan pejabat daerah dapat memantau secara langsung sekolah mana yang mendapatkan program MBG, menu apa yang disajikan, foto makanan, kandungan gizi, hingga lokasi dapur yang memasok makanan tersebut.
“Cukup Google ‘Radar MBG’, kalau tidak muncul berarti dapur itu tidak melapor,” ujar Kepala BGN. Ia menegaskan bahwa setiap dapur kini diwajibkan melaporkan proses produksi secara digital, mulai dari persiapan bahan, pengolahan, hingga pengiriman. Saat ini baru sekitar 85 persen dapur yang aktif melaporkan, dan BGN menargetkan angka itu terus meningkat.
Dalam sesi yang sama, BGN dan Kementerian Dalam Negeri juga mengumumkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data kependudukan Indonesia yang telah mencapai 98,7 persen—setara lebih dari 290 juta jiwa—kini akan diintegrasikan dengan sistem penerima manfaat MBG menggunakan teknologi pengenalan wajah, sidik jari, dan retina mata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.