Integrasi ini bertujuan mencegah data ganda dan memastikan setiap anak atau ibu hamil tercatat sebagai penerima manfaat yang unik. BGN mengungkapkan bahwa sebelumnya ditemukan sekitar 6 juta data ganda dalam sistem, di mana seorang anak bisa tercatat di sekolah umum sekaligus di pesantren secara bersamaan.
Temuan yang lebih mengejutkan turut diungkap: terdapat 414 dapur yang tercatat dalam sistem dan sudah menerima dana, padahal belum memiliki fasilitas dapur yang nyata. Dari jumlah itu, sebanyak 311 miliar rupiah telah dikembalikan ke negara setelah dilakukan pembaruan data.
BGN juga mengumumkan kebijakan baru terkait penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Seluruh pejabat tersebut kini diwajibkan turun ke daerah selama tiga bulan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG di wilayah yang telah ditentukan. Mereka tidak diperkenankan berada di Jakarta kecuali atas izin Kepala BGN.
Masing-masing penanggung jawab daerah bertugas sebagai jembatan komunikasi antara BGN pusat dengan kepala daerah, Forkopimda, TNI, Polri, hingga dinas-dinas terkait. Setiap tanggal 5 per bulan, laporan mengenai praktik baik dan buruk pelaksanaan MBG di daerah wajib dikirimkan ke BGN dan Kementerian Dalam Negeri.
Mendagri Tito juga mengingatkan para kepala daerah bahwa program MBG tidak berdiri sendiri. Dinas Pendidikan berperan dalam pendataan penerima manfaat, Dinas Kesehatan memantau masalah gizi dan kesehatan, sementara Dinas Pertanian dan Perikanan diharapkan dapat menyuplai bahan baku lokal ke dapur-dapur SPPG di wilayah masing-masing.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.