PADALARANG, PUNGGAWANEWS – Langit di kawasan Cipatat-Padalarang sudah lama tak lagi biru. Debu putih pekat dari pengolahan batu kapur menyelimuti pemukiman warga seperti salju buatan yang tak pernah diminta—dan kini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan bahwa cukup sudah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi memerintahkan penutupan permanen terhadap lima pabrik pengolahan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Keputusan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—di TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung, pada Rabu, 29 Juli 2025.

Perintah penutupan bukan keputusan yang lahir tiba-tiba. Sebelumnya, Pemprov Jabar telah melakukan serangkaian investigasi dan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan industri batu kapur di Bandung Barat. Hasilnya mengejutkan: ditemukan bukti kuat pelanggaran serius, baik dari sisi regulasi lingkungan hidup maupun pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.

Dari total 18 perusahaan yang masuk dalam radar pengawasan, lima di antaranya terbukti melakukan pelanggaran paling berat. Lima pabrik inilah yang kemudian dikenai sanksi paling tegas: penutupan permanen tanpa kemungkinan beroperasi kembali.

“Dari 18 perusahaan itu kan ada yang lima sudah itu melanggar. Yang lima itu saya minta ditutup,” kata Dedi Mulyadi dengan tegas.

Persoalan ini bermula dari keluhan warga yang sudah lama tidak tertampung. Kawasan Cipatat-Padalarang, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra industri pengolahan batu kapur di Jawa Barat, belakangan menjadi sorotan akibat polusi debu putih yang semakin parah. Warga melaporkan debu sisa pengolahan batu kapur masuk ke dalam rumah, mengotori sumur, merusak tanaman, dan memperburuk kualitas udara secara signifikan.

Fenomena yang oleh warga disebut sebagai “hujan salju” ini bukan sekadar gangguan estetika. Debu kapur dalam konsentrasi tinggi berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Kondisi itulah yang mendorong Gubernur KDM turun langsung melakukan sidak, bahkan lebih dari sekali, ke sejumlah pabrik dan pemukiman warga yang terdampak.

Tidak hanya lima pabrik yang dinyatakan bersalah berat. Tiga belas pabrik lainnya dari total 18 yang diawasi juga tidak lolos pemeriksaan. Namun bedanya, ke-13 pabrik ini dikenai sanksi penutupan sementara—bukan permanen.

Mereka diwajibkan melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem pengendalian debu, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, hingga perbaikan mekanisme penggajian karyawan. Izin operasional baru akan dikembalikan setelah seluruh kewajiban tersebut dipenuhi dan diverifikasi oleh tim pengawas provinsi.

Langkah Pemprov Jabar ini menegaskan bahwa era pembiaran terhadap industri nakal sudah berakhir. Keuntungan bisnis tidak bisa lagi dijadikan tameng untuk mengabaikan hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Satu pertanyaan yang paling banyak muncul dari penutupan ini adalah: bagaimana nasib para pekerja? Lima pabrik yang ditutup permanen berarti ratusan buruh kehilangan pekerjaan secara mendadak. Ini bukan angka kecil, dan Pemprov Jabar tampaknya sudah memikirkan hal itu jauh sebelum keputusan dijatuhkan.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa para pekerja terdampak tidak akan dibiarkan begitu saja. Setidaknya 500 orang akan ditampung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat. Mereka akan dipekerjakan dalam proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan di bawah naungan dinas tersebut.

Yang menarik, solusi ini bukan sekadar pengalihan pekerjaan—melainkan juga peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Di pabrik batu kapur, rata-rata upah yang diterima para buruh berada di bawah angka Rp 2 juta per bulan. Angka itu bahkan belum tentu memenuhi standar upah minimum regional.

Sementara jika bergabung dengan Dinas PU, para pekerja ini akan menerima gaji sebesar Rp 4,2 juta per bulan—lebih dari dua kali lipat penghasilan sebelumnya.

“Di PU kan gajinya Rp 4,2 juta,” ujar Dedi, mengisyaratkan bahwa keputusan ini bukan hanya soal sanksi, melainkan juga soal keadilan sosial bagi para pekerja yang selama ini menerima upah di bawah kelayakan.

Kebijakan KDM ini bukan yang pertama memantik perhatian publik. Gubernur yang dikenal dengan gaya kepemimpinan langsung dan tanpa kompromi ini sebelumnya juga pernah mengambil langkah-langkah kontroversial namun berdampak besar di sektor lingkungan dan tata kelola daerah.

Kali ini, penutupan pabrik batu kapur di Bandung Barat menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jabar tidak akan mentoleransi industri yang beroperasi di luar koridor hukum—terlepas dari seberapa besar kontribusi ekonominya terhadap daerah.

Para pelaku industri di Jawa Barat kini dihadapkan pada pesan yang sangat jelas: patuhi aturan lingkungan, penuhi hak pekerja, atau bersiap menghadapi konsekuensi. Tidak ada lagi ruang abu-abu.

Bagi masyarakat Cipatat-Padalarang, keputusan ini adalah kabar yang sudah lama ditunggu. Langit di sana mungkin belum sepenuhnya bersih, tapi setidaknya, ada harapan bahwa hujan salju dari debu kapur itu tidak akan turun selamanya.

FAQ

Mengapa lima pabrik batu kapur di Bandung Barat ditutup permanen oleh Gubernur Jabar?
Lima pabrik ditutup permanen karena terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan hidup dan ketenagakerjaan, berdasarkan hasil investigasi dan sidak yang dilakukan oleh Pemprov Jabar.

Apa yang terjadi pada 13 pabrik batu kapur lainnya yang ikut dalam pengawasan?
Tiga belas pabrik lainnya dikenai sanksi penutupan sementara dan diwajibkan melakukan pembenahan menyeluruh sebelum diizinkan kembali beroperasi.

Bagaimana nasib pekerja yang terkena dampak penutupan permanen lima pabrik tersebut?
Sebanyak 500 pekerja terdampak akan ditampung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat dengan gaji Rp 4,2 juta per bulan, jauh lebih tinggi dibanding upah sebelumnya yang berada di bawah Rp 2 juta.