Wahyu Hadiningrat: Polri Jamin Keamanan Dunia Usaha dari Premanisme

10 Oktober 2026 12:01

Langkah mitigasi sejak dini ini dinilai krusial. Jika gangguan dibiarkan berlarut, dampaknya tidak hanya merugikan pengusaha, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Di dalam dunia usaha, memang banyak keluhan masyarakat dan pengusaha ketika mau membangun usaha di satu tempat. Sudah banyak yang mengganggu, dan gangguan keamanan terjadi saat proses pembangunan,” kata Wahyu menggambarkan potret nyata di lapangan.

Semangat yang diusung pun tertuang dalam slogan baru Polri: Polri Bersama Masyarakat. Bukan sekadar jargon, semangat ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, perlindungan yang lebih kuat, serta kepastian hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam konteks makro, langkah Polri ini selaras dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan investasi. Iklim usaha yang kondusif adalah syarat mutlak bagi masuknya modal—baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketika premanisme merajalela, investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya.

Data dari berbagai survei investasi menunjukkan bahwa keamanan dan kepastian hukum konsisten masuk dalam tiga besar faktor penentu keputusan investasi. Artinya, setiap aksi pemberantasan premanisme yang berhasil secara langsung berkontribusi pada daya tarik investasi nasional.

TL;DR (AI Generated)

Institusinya berkomitmen hadir sejak awal—bukan hanya ketika situasi sudah memburuk menjadi tindak pidana. “Menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional—ini yang menjadi komitmen Polri dalam menjaga kepastian masyarakat dalam dunia usaha,” ujar Wahyu di Jakarta.

Polri, kata dia, siap mengawal setiap tahap kegiatan usaha—dari peletakan batu pertama hingga operasional penuh—agar pelaku usaha tidak lagi terbebani oleh ancaman yang seharusnya sudah bisa dicegah. “Dengan langkah ini, Polri berupaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan premanisme, pungutan liar, maupun pemerasan,” tegasnya.

Kini, publik menantikan bagaimana komitmen itu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan—bukan hanya dalam pernyataan pers, tetapi dalam operasi yang terukur, konsisten, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap orang yang ingin membangun usaha dengan tenang di negeri ini.

Basic summary