Di luar tiga besar itu, BJKW I Banda Aceh mencatat 4.867 tenaga kerja yang telah mengikuti pembinaan. Sementara BJKW II Palembang membukukan 3.478 tenaga kerja, BJKW V Banjarmasin sebanyak 3.311 tenaga kerja, dan BJKW VII Jayapura yang menjangkau wilayah paling timur mencatat 2.317 tenaga kerja tersertifikasi.
Sebaran angka ini menunjukkan pola yang menarik. Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian timur termasuk Sulawesi menjadi dua dari tiga simpul terbesar pelaksanaan program, mencerminkan pergeseran fokus pembangunan yang tidak lagi bertumpu semata pada Pulau Jawa. Makassar, sebagai pusat pertumbuhan Indonesia Timur, masuk dalam tiga besar dengan kontribusi yang signifikan.
Program pembinaan yang dirancang Kementerian PU ini mencakup spektrum yang cukup luas. Dari tenaga kerja terampil di jenjang 1 hingga 6, tenaga ahli di jenjang 7, instruktur dan asesor, hingga tenaga kerja percontohan serta tenaga strategis di bidang dukungan manajemen, semuanya masuk dalam cakupan program. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin mencetak pekerja lapangan, tetapi juga membangun ekosistem profesional konstruksi secara menyeluruh.
Dody menekankan bahwa sertifikasi ini bukan hanya soal pengakuan keterampilan teknis. Setiap tenaga kerja yang menjalani program pembinaan juga didorong untuk memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja, menjaga mutu hasil pekerjaan, serta mengembangkan sikap profesional yang menjadi fondasi kepercayaan di industri konstruksi.
Hal ini relevan mengingat sektor konstruksi masih bergelut dengan sejumlah tantangan klasik, mulai dari tingginya angka kerja hingga inkonsistensi kualitas pengerjaan proyek. Dengan tenaga kerja yang tersertifikasi dan terlatih secara standar, risiko-risiko tersebut diharapkan dapat ditekan secara sistematis.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.