Kebijakan kontroversial ini lahir dari keprihatinan mendalam atas meningkatnya angka kejahatan jalanan di Jawa Barat, termasuk di kawasan yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. KDM menilai pendekatan konvensional saja tidak cukup untuk menekan angka kriminalitas yang mulai meresahkan warga.
Gubernur yang kerap disapa “Bapak Aing” oleh warga Jabar itu juga menyerukan kewaspadaan kolektif. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersikap siaga, khususnya dalam menghadapi ancaman begal yang belakangan semakin berani beraksi.
“Seluruh warga di mana pun berada, mari siaga menghadapi begal. Kami terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya Polda Jabar, serta akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya guna mengantisipasi berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat,” tegasnya.
Koordinasi lintas institusi menjadi salah satu strategi yang diandalkan. KDM menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri—aparat kepolisian di dua wilayah polda dilibatkan aktif untuk membangun sistem pengamanan yang lebih terpadu dan responsif.
Di sisi lain, KDM juga mengarahkan aparatur daerah untuk bergerak lebih aktif di lapangan. Ia meminta Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran untuk tidak sekadar berjaga di kantor, melainkan turun ke titik-titik strategis yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan kejahatan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.