Ini bukan soal menutup sekolah setiap kali ada sedikit asap. Keputusan memang harus berdasarkan pengukuran kualitas udara yang nyata. Tetapi ketika udara sudah masuk kategori sangat tidak sehat, mempertahankan aktivitas normal seharusnya tidak dianggap sebagai bukti ketangguhan atau disiplin.
Sekolah memang tempat belajar banyak hal, termasuk disiplin. Tetapi disiplin tidak perlu dibuktikan dengan kemampuan anak bertahan duduk di kelas ketika kualitas udara di luar sedang buruk. Tidak ada nilai tambahan karena berhasil hadir saat partikel halus memenuhi udara. Apalagi anak-anak bukan kelompok yang seharusnya diminta menguji seberapa kuat paru-parunya menghadapi musim karhutla.
Mengundur jam masuk, membatasi aktivitas luar, memperkuat penggunaan masker, atau mempercepat waktu pulang bisa menjadi langkah yang masuk akal. Tetapi langkah-langkah itu seharusnya menjadi bagian dari sistem bertingkat yang transparan dan mudah dipahami masyarakat: semakin buruk kualitas udara, semakin tegas pembatasan yang diberlakukan. Dengan sistem seperti itu, orang tua tidak perlu menebak-nebak, dan kepala sekolah tidak perlu memilih sendiri antara mengejar jam pelajaran atau menjaga kesehatan siswanya.
Pembicaraan soal karhutla selama ini sering terfokus pada jumlah titik api, luas lahan terbakar, operasi pemadaman, dan hujan buatan. Semua itu penting. Namun ketika asap sudah sampai ke halaman sekolah, pertanyaannya bergeser menjadi jauh lebih konkret: berapa buruk kualitas udara yang harus terjadi sebelum aktivitas anak-anak dihentikan?
Kasus Sarawak menyajikan ironi yang sulit diabaikan. Kebakaran terjadi di wilayah Indonesia, sebagian asapnya menyeberangi perbatasan, lalu negara tetangga menutup sekolah ketika kualitas udaranya melampaui ambang batas. Sementara di sejumlah daerah Indonesia yang juga terdampak, respons awal masih berupa penyesuaian jam dan pembatasan kegiatan sebelum beberapa wilayah akhirnya ikut menerapkan pembelajaran dari rumah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.