PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah mengubah pola kerja pemerintahan di wilayah. Ia menegaskan, camat dan lurah tidak boleh lagi hanya menjalankan rutinitas administratif dan kegiatan seremonial.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Menurut Munafri, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Setiap program harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Ia meminta camat dan lurah tidak hanya duduk di kantor, datang, absen, lalu menyelesaikan pekerjaan administratif. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi warga dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas,” ujar Munafri.
Munafri menekankan agar setiap program pemerintah memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Kegiatan tidak boleh sekadar dilaksanakan dan kemudian diulang setiap tahun tanpa melihat manfaatnya.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja. Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia meminta masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan camat untuk membangun kolaborasi lintas wilayah. Batas administrasi kecamatan maupun kelurahan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan ketika ada persoalan masyarakat yang membutuhkan penanganan bersama.
Ia mencontohkan persoalan sampah yang berada di wilayah perbatasan.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Di sisi lain, Munafri mendorong camat dan lurah menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun inovasi tersebut harus menghasilkan outcome, bukan sekadar kegiatan atau produk.
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Munafri menegaskan, perubahan pola kerja tersebut merupakan bagian dari arah Pemerintah Kota Makassar menuju impactful governance.
Ia meminta camat dan lurah menjadi ujung tombak pemerintahan yang mampu memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.