Bupati Ratnawati menyambut forum tersebut sebagai momentum yang tepat. Ia melihat Raker dan RDPU ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ruang nyata untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah secara konkret.
“Sinergi yang kuat akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi protokoler. Sinjai, seperti banyak kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, menghadapi tantangan nyata dalam hal kemandirian fiskal. Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masih cukup tinggi, sehingga setiap perubahan kebijakan di tingkat pusat berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan.
Karena itulah, penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu poin yang ditekankan Bupati Ratnawati secara khusus. Ia berpandangan bahwa daerah yang sehat secara keuangan akan lebih mampu hadir untuk warganya — baik dalam layanan kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur dasar.
Pengelolaan aset daerah secara profesional juga menjadi sorotan penting dalam pernyataannya. Aset-aset milik daerah yang dikelola dengan benar dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, mengurangi ketergantungan pada pusat, sekaligus mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.