Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil pun tak luput dari perhatian. Perbaikan sistem DBH dianggap krusial, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam namun belum merasakan manfaat optimal dari pengelolaannya. Sinjai, yang memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, berkepentingan langsung terhadap perbaikan formula dan jadwal penyaluran DBH.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai pun ditegaskan secara eksplisit dalam forum itu. Bupati Ratnawati menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat otonomi daerah dan menghadirkan pembangunan yang merata.
Ini bukan sekadar pernyataan dukungan. Ada pesan implisit yang menyertainya: bahwa daerah membutuhkan kebijakan pusat yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga adil dalam implementasi — termasuk dalam soal pembagian anggaran dan pengakuan atas kebutuhan spesifik masing-masing daerah.
Forum virtual seperti ini, yang menghubungkan ratusan kepala daerah dari Sabang hingga Merauke dalam satu kanal komunikasi, juga menunjukkan bagaimana teknologi kini menjadi jembatan penting dalam koordinasi kebijakan nasional. Gedung Command Center Sinjai yang menjadi lokasi Bupati Ratnawati mengikuti rapat itu sendiri merupakan simbol dari transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Hasilnya tentu masih perlu ditunggu. Raker dan RDPU Komisi II DPR RI ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi maupun kebijakan teknis. Yang pasti, suara daerah — termasuk Sinjai — kini sudah masuk dalam jaringan pembahasan kebijakan nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.