Perikanan Indonesia menyimpan potensi yang luar biasa. Dengan wilayah laut yang membentang luas dan sumber daya ikan yang melimpah, sektor ini seharusnya menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Namun selama bertahun-tahun, tingginya biaya operasional—termasuk BBM yang menggerus sebagian besar pendapatan—menjadi salah satu penghambat utama produktivitas nelayan.
Kebijakan harga khusus BBM ini juga sejalan dengan visi ketahanan pangan yang terus disuarakan pemerintahan Prabowo. Sektor perikanan adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pangan nasional. Ketika nelayan beroperasi lebih efisien, pasokan ikan ke pasar domestik pun berpotensi meningkat—yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga dan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
Ekonomi maritim Indonesia kerap disebut sebagai raksasa yang tertidur. Kebijakan seperti ini, jika dieksekusi dengan konsisten dan pengawasan yang ketat, bisa menjadi salah satu kunci untuk membangunkan potensi tersebut. Ribuan pengusaha perikanan skala menengah yang selama ini beroperasi di zona abu-abu—terlalu besar untuk subsidi nelayan kecil, terlalu kecil untuk mandiri penuh—kini mendapat sinyal jelas bahwa pemerintah hadir untuk mereka.
Langkah Prabowo di Hambalang itu mungkin terlihat teknis di permukaan: sebuah angka harga, sebuah kuota volume, sebuah instruksi kepada dua kementerian. Namun di balik rincian itu tersimpan pesan yang lebih besar—bahwa kesejahteraan nelayan bukan sekadar janji kampanye, melainkan agenda kebijakan yang sedang dieksekusi satu langkah konkret dalam satu waktu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.