Filosofi ini bukan hal baru. Koperasi telah lama disebut sebagai soko guru ekonomi Indonesia sejak era pendiri bangsa. Namun dalam praktiknya, koperasi kerap terpinggirkan oleh dominasi swasta dan minimnya dukungan negara. Prabowo tampaknya ingin membalik kecenderungan itu.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak anti pasar. Ekonomi, kata Prabowo, memang bertumpu pada mekanisme pasar. Namun pasar tanpa pengawasan dan keseimbangan kekuatan hanya akan menguntungkan pihak yang sudah kuat. Karena itulah rakyat perlu diorganisir dan diberdayakan — dan koperasi menjadi instrumen utamanya.
Dalam konteks yang lebih luas, dua program ini — kampung nelayan dan Kopdes Merah Putih — mencerminkan pendekatan ekonomi bawah-ke-atas yang menjadi ciri kebijakan Prabowo. Alih-alih mengandalkan investasi besar dari atas, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi dari desa, dari nelayan, dari komunitas terkecil sekalipun.
Keberhasilan program ini tentu bergantung pada implementasi di lapangan. Sejauh ini, koperasi yang benar-benar berjalan optimal baru mencapai 3.300 dari 10.000 yang didirikan — artinya masih ada dua pertiga yang perlu dioptimalkan. Tantangan serupa bisa muncul dalam pembangunan kampung nelayan, terutama soal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan rantai pasok yang terintegrasi.
Namun sinyal dari pidato kenegaraan hari ini jelas: pemerintah menempatkan kedaulatan ekonomi — baik di laut maupun di darat — sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda. Laut Indonesia tidak boleh lagi menjadi sumber kemakmuran bagi negara lain, dan pasar Indonesia tidak boleh terus dikuasai oleh segelintir pihak bermodal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.