Namun agenda hari itu tidak berhenti pada urusan energi. Di tengah pertemuan, Prabowo justru mengeluarkan perintah yang berpotensi mengubah wajah korporasi BUMN secara mendasar. Ia memerintahkan pemangkasan lapisan-lapisan manajemen serta pengurangan jumlah anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.
Perintah itu lahir dari kekhawatiran yang sudah lama mengemuka: struktur korporasi BUMN yang terlampau gemuk kerap memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan celah inefisiensi yang merugikan negara. Lapisan manajemen yang berlebihan tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga membuat respons perusahaan terhadap dinamika pasar menjadi lamban.
Prabowo ingin rantai komando yang lebih ramping dan lincah. Dengan memangkas lapisan-lapisan antara direksi puncak dan unit operasional, ia berharap keputusan strategis dapat dieksekusi lebih cepat tanpa harus melewati birokrasi internal yang panjang.
Efisiensi menjadi kata kunci yang terus diulang dalam kebijakan ekonomi pemerintahan ini. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo konsisten mendorong seluruh lembaga negara, termasuk BUMN, untuk beroperasi dengan struktur yang lebih hemat namun tetap produktif. Perintah di Hambalang ini menjadi salah satu sinyal paling konkret dari arah kebijakan tersebut.
Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia memang dikenal memiliki struktur korporasi yang sangat kompleks. Puluhan anak perusahaan tersebar di berbagai segmen bisnis, dari hulu migas, pengolahan, distribusi, hingga ritel. Kondisi serupa juga terjadi di PLN yang memiliki jaringan anak usaha di sektor kelistrikan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.