Yamin juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dihitung dari berapa banyak penerima manfaat yang terdaftar. Angka yang besar tanpa sistem yang kuat hanyalah ilusi keberhasilan.
“Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas sistem yang dibangun. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelola, pengawasan berkala, dan transparansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar anggaran dan niat baik. Dibutuhkan ekosistem pengawasan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, agar program tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban atau potensi penyimpangan di lapangan.
Di sisi lain, komitmen Muhammadiyah ini memperjelas peran organisasi non-negara dalam agenda prioritas nasional. Alih-alih hanya menjadi penonton atau pengkritik, Muhammadiyah memilih hadir sebagai pelaku aktif yang turut menanggung tanggung jawab moral atas kualitas generasi bangsa.
Ke depan, efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam program MBG akan sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk terus berbenah. Bukan hanya memenuhi target distribusi, tetapi memastikan setiap piring makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat benar-benar memenuhi standar gizi yang bermartabat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.