Karena itu, sinyal dari seorang menteri koordinator yang membidangi urusan hukum bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi, setidaknya memberikan ruang napas bagi KPK untuk bekerja tanpa tekanan dari atas.
Namun, jaminan verbal saja tentu tidak cukup. Publik dan lembaga pengawas akan terus mencermati apakah komitmen ini terwujud dalam praktik, terutama seiring perkembangan kasus yang berpotensi menyentuh lingkaran kekuasaan lebih jauh.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat betapa rentannya lembaga-lembaga yang mengelola anggaran darurat dari praktik penyimpangan. Ketika bencana datang, rakyat membutuhkan respons cepat dan tepat. Bila dana yang seharusnya mengalir ke tangan korban justru diselewengkan, maka yang rugi bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga nyawa dan harapan mereka yang bergantung pada pertolongan tersebut.
Penanganan kasus ini dengan transparan dan tuntas oleh KPK akan menjadi sinyal kuat bahwa negara serius melindungi anggaran kebencanaan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan dukungan pemerintah, jika benar-benar diwujudkan, akan menjadi modal penting dalam proses itu.
Yusril menutup pernyataannya dengan nada yang lugas. Pemerintah mempersilakan KPK bekerja. Kini giliran publik mengawasi apakah kata-kata itu betul-betul diamalkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.