BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menghindari kritik pedas yang dilontarkan kepadanya di media sosial. Alih-alih defensif, pria yang akrab disapa KDM itu justru mengakui sejumlah kekurangan sambil memaparkan data pembanding yang ia yakini mencerminkan perubahan nyata di lapangan.
Kritik yang menghantam KDM bukan sembarangan. Pengirimnya mempertanyakan relevansi popularitas sang gubernur di media sosial dengan capaian nyata pemerintahannya—apakah kemiskinan berkurang, pengangguran turun, dan apakah Jawa Barat masuk kategori provinsi berkualitas hidup baik berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Pertanyaan itu menohok. Data BPS yang dikutip pengkritiknya memang menunjukkan bahwa Jawa Barat selama ini tidak termasuk dalam 10 besar provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik secara nasional.
Dedi tidak berkelit. Ia mengakui tiga poin yang disoroti: angka kemiskinan yang belum turun signifikan, pengangguran yang masih tinggi, dan posisi IPM Jawa Barat yang memang sudah lama terperosok di papan bawah. “Memang Bang, saya akui itu benar,” katanya, dengan nada yang jarang terdengar dari seorang pejabat publik, seperti dikutip dari Akun Facebooknya.
Namun Dedi juga meminta sang pengkritik untuk membuka data BPS terbaru, khususnya periode 2025–2026. Menurutnya, sejak ia memimpin, angka pengangguran tercatat mengalami penurunan—memang tidak drastis, tapi ada pergerakannya. Begitu pula angka kemiskinan yang ia sebut mulai merangkak turun, meski belum memenuhi target yang diharapkan.
Yang paling mengejutkan adalah soal IPM. Jawa Barat, yang selama bertahun-tahun meringkuk di posisi bawah dalam peringkat nasional, diklaim Dedi mencatatkan kenaikan IPM tertinggi secara nasional pada 2025. “Deltanya tinggi,” ujarnya, merujuk pada laju pertumbuhan IPM yang melampaui provinsi-provinsi lain dalam satu tahun kepemimpinannya.
Dedi juga meluruskan satu hal yang ia anggap sering disalahpahami publik: capaian pembangunan di Jawa Barat bukan semata-mata kinerja gubernur. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai kerja kolektif—dari ketua RT, kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota di seluruh penjuru Jawa Barat.
“Karena Jawa Barat gubernurnya kerjanya ngonten aja, gimana berhasil ya Bang,” kata Dedi, menyitir balik sindiran yang kerap ia terima, sembari menegaskan bahwa konten media sosial hanyalah salah satu kanal komunikasi, bukan cermin utuh dari kinerjanya.
Di luar kebijakan struktural, Dedi juga menceritakan apa yang ia lakukan secara personal. Ia mengaku kerap membantu warga yang ditemuinya langsung di lapangan—membangunkan rumah warga yang kondisinya tidak layak huni, membelikan sepeda untuk anak sekolah yang tidak mampu, hingga memberikan kambing kepada petani yang membutuhkan modal ternak.
“Memang secara pribadi saya sebagai warga biasa setiap hari harus melakukan hal yang positif bagi warga,” tuturnya. Tindakan-tindakan personal itu, menurutnya, adalah bagian dari tanggung jawab moral yang ia emban, terlepas dari jabatan yang ia sandang.
Dari sisi kebijakan, Dedi menyebut sejumlah program yang sudah berjalan. Sekolah negeri jenjang SMA di Jawa Barat kini digratiskan. Sekolah swasta pun sedang dalam proses pembebasan biaya secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi. Siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan dukungan berupa seragam, sepatu, tas, hingga biaya transportasi.
Di bidang infrastruktur, Dedi menyebut anggaran pembangunan jalan melonjak drastis. Jika sebelumnya hanya sekitar Rp400 miliar per tahun, kini mendekati Rp4 triliun. Angka itu sepuluh kali lipat dari kondisi sebelumnya—sebuah lompatan yang, jika benar terealisasi, bukan angka kecil untuk ukuran belanja publik daerah.
Soal elektrifikasi, Dedi menyampaikan bahwa ketika ia mulai menjabat, sekitar 600 ribu kepala keluarga di Jawa Barat belum teraliri listrik. Dalam waktu satu setengah tahun, angka itu diklaim turun menjadi sekitar 80 ribu kepala keluarga. Artinya, lebih dari 500 ribu keluarga kini sudah mendapatkan akses listrik yang sebelumnya tidak mereka miliki.
Program pembangunan rumah bagi warga miskin juga disebut terus berjalan, baik melalui anggaran provinsi maupun sinergi dengan kabupaten dan kota. Dedi menyebut totalnya mencapai puluhan ribu unit jika digabungkan, belum termasuk yang ia lakukan secara pribadi.
Layanan kesehatan turut menjadi perhatian. Dedi menegaskan bahwa seluruh warga Jawa Barat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dijamin oleh pemerintah provinsi. Bukti-buktinya, katanya, bisa dilihat dari tayangan-tayangan yang rutin ia unggah ke media sosial.
Di akhir responsnya, Dedi menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pengkritiknya. Ia menyebut kritik itu sebagai “otokritik yang bertujuan untuk kemajuan”—bukan serangan pribadi, melainkan cambuk yang mendorongnya bekerja lebih keras setiap hari.
Dedi bahkan mengungkap bahwa ia dan pengkritiknya pernah sempat berkomunikasi sebelumnya, dan ada ajakan bertemu di Bekasi untuk mengunjungi sekolah keluarga sang pengkritik. “Semoga nanti bisa bertemu abang. Haturnuhun, salam hormat untuk keluarganya, sehat dan bahagia selalu,” tutupnya, dengan kehangatan yang tidak biasa untuk ukuran seorang kepala daerah yang baru saja disorot habis-habisan.
Respons Dedi Mulyadi ini sekaligus menjadi cermin dari gaya komunikasinya yang khas: terbuka terhadap kritik, berbicara dengan data, namun tetap membumi dan tidak kehilangan sentuhan personal yang membuatnya dekat dengan publik.
FAQ
Apakah Dedi Mulyadi mengakui kritik soal kinerja pemerintahannya di Jawa Barat?
Ya. Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui bahwa angka kemiskinan, pengangguran, dan IPM Jawa Barat belum mencapai hasil yang memuaskan. Namun ia juga memaparkan data BPS 2025–2026 yang menurutnya menunjukkan tren perbaikan, termasuk Jawa Barat yang meraih peringkat pertama nasional dalam kenaikan IPM.
Apa saja program konkret yang diklaim Dedi Mulyadi sudah berjalan di Jawa Barat?
Dedi menyebut beberapa program, antara lain: penggratisan sekolah negeri, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu, peningkatan anggaran jalan dari Rp400 miliar menjadi hampir Rp4 triliun, elektrifikasi yang menurunkan jumlah keluarga tanpa listrik dari 600 ribu menjadi 80 ribu, serta jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat.
Mengapa Dedi Mulyadi menegaskan bahwa capaian Jawa Barat bukan hanya kinerja gubernur?
Dedi menjelaskan bahwa pembangunan di Jawa Barat merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan, mulai dari RT, kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota. Ia menekankan hal ini untuk meluruskan anggapan bahwa gubernur adalah satu-satunya penentu keberhasilan daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.