Summarize the post with AI
PUNGGAWANEWS, Peringatan Hari Bumi 2026 berlangsung di tengah ironi. Di satu sisi, krisis iklim dan bencana ekologis kian meluas di berbagai wilayah Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan yang dinilai melegalkan perusakan lingkungan justru terus bergulir, memperbesar kerentanan ruang hidup masyarakat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai arah pembangunan nasional masih berpihak pada industri ekstraktif, seperti pertambangan, pembangkit listrik berbasis fosil, serta perkebunan sawit skala besar. Kebijakan tersebut dinilai mengorbankan ruang hidup petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengungkapkan bahwa ekspansi pembangunan berkorelasi dengan meningkatnya deforestasi. Berdasarkan catatan WALHI, deforestasi pada 2025 mencapai 283.803 hektare, lebih tinggi dibandingkan angka yang dirilis pemerintah sebesar 166.450 hektare. Angka tersebut juga menunjukkan kenaikan dibandingkan data deforestasi 2024 sebesar 216.216 hektare.
Menurut Uli, kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukan semata fenomena alam, melainkan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pencabutan izin industri yang merusak lingkungan sebagai langkah mendesak untuk menekan laju krisis.
WALHI juga mengingatkan potensi ancaman fenomena El Niño ekstrem pada 2026, yang kerap disebut “Godzilla El Niño”. Fenomena ini diperkirakan memicu kemarau panjang, krisis air dan pangan, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI, Musdalifa, menyebut kelompok yang paling terdampak justru mereka yang paling kecil kontribusinya terhadap krisis, seperti petani kecil, nelayan tradisional, perempuan pesisir, masyarakat adat, dan warga pulau kecil.
Di berbagai daerah, WALHI mencatat bencana ekologis semakin intens terjadi, dari Papua hingga Aceh. Aktivitas pertambangan, mulai dari batu bara hingga nikel, disebut memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam sumber penghidupan masyarakat.
Pengkampanye Anti Tambang WALHI, Faizal Ratuela, menegaskan bahwa pertambangan tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengganggu sumber pangan dan ketersediaan air bersih warga.
Selain itu, persoalan sampah turut memperparah krisis ekologis. Sejumlah insiden seperti longsornya TPA Bantargebang dan banjir air lindi di TPA Piyungan Yogyakarta dinilai menjadi bukti lemahnya tata kelola sampah nasional. WALHI menilai respons kebijakan masih bersifat tambal sulam dan belum menyentuh akar masalah.
Melalui momentum Hari Bumi, WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mencabut izin-izin perusak lingkungan, serta mengembalikan perlindungan ruang hidup rakyat sebagai prioritas utama.
“Peringatan Hari Bumi hanya akan menjadi simbol tanpa makna jika kebijakan negara tetap menjauh dari perlindungan ekologis dan keadilan sosial,” ujar Uli.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.