JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Di tengah ketidakpastian geopolitik yang menghantui pasar pangan dunia, Indonesia tampil dengan kabar yang menggembirakan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan neraca pangan nasional masih dalam kondisi kuat, bahkan setelah melewati momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha yang biasanya memicu lonjakan permintaan dan tekanan harga.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin, 1 Juni 2026. Ia mengajak semua pihak untuk melihat kondisi pangan nasional secara lebih jernih dan proporsional, bukan hanya dari sisi harga di pasar konsumen semata.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2026, inflasi tercatat menurun dan kondisi harga pangan secara nasional masih terkendali. Capaian ini bukan tanpa tantangan — distribusi pangan masih menjadi catatan penting, mengingat sentra produksi belum merata di seluruh wilayah dan waktu panen antar daerah yang berbeda-beda.

Pantauan Bapanas hingga 29 Mei 2026, atau dua hari setelah Iduladha, menunjukkan sebagian besar harga pangan pokok strategis masih bergerak dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Beras medium, sebagai komoditas paling krusial, secara nasional berada di rata-rata Rp 13.456 per kilogram — turun tipis 0,19 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Beberapa komoditas lain memang sedikit melampaui batas HAP. Bawang merah tercatat di Rp 47.185 per kilogram, sementara HAP tertingginya ditetapkan Rp 41.500 per kilogram. Cabai merah keriting berada di Rp 60.638 per kilogram, melampaui batas maksimal HAP sebesar Rp 55.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga menjadi komoditas yang perlu terus dipantau fluktuasinya.

Di sisi lain, daging ayam ras dan telur ayam ras justru memberikan sinyal positif. Daging ayam ras tercatat di Rp 38.385 per kilogram, sementara telur ayam ras di Rp 29.469 per kilogram. Keduanya masih berada di bawah level HAP yang ditetapkan pemerintah.

Bapanas menegaskan bahwa perhatiannya tidak hanya tertuju pada harga di tingkat konsumen. Kepentingan produsen pangan dalam negeri pun harus dijaga keseimbangannya, karena stabilitas harga yang sejati harus berpihak pada kedua sisi rantai pasok ini.

Maino menjelaskan bahwa tidak jarang terjadi kondisi di mana harga di tingkat konsumen terlihat baik, namun harga yang diterima petani atau peternak justru terlalu rendah. Situasi ini berbahaya dalam jangka panjang karena bisa mengikis semangat para produsen untuk terus berproduksi.

Atas dasar itulah, intervensi pemerintah dirancang untuk menyentuh kedua ujung rantai pasok sekaligus. Di sisi produsen, pemerintah melakukan penyerapan hasil panen dengan harga yang wajar dan menguntungkan. Di sisi konsumen, penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digencarkan.

Penyaluran jagung SPHP turut menjadi bagian dari skema intervensi ini. Langkah itu disebut Maino sangat penting bagi para peternak, mengingat harga pakan ternak — khususnya komponen pakan — tengah berada di level yang tinggi.

Kinerja program SPHP beras sepanjang tahun ini terbilang luar biasa. Realisasi sejak Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Angka ini terdiri dari 221 ribu ton yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025, ditambah 286 ribu ton dari realisasi periode Maret hingga Mei 2026.

Yang paling mencolok, realisasi 507 ribu ton tersebut melonjak 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebagai perbandingan, realisasi SPHP beras hingga Mei 2025 baru menyentuh angka 181 ribu ton — selisih yang sangat signifikan dan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

Program bantuan pangan beras dan minyak goreng juga telah berjalan dengan cakupan yang luas. Hingga akhir Mei 2026, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat. Capaian ini semakin berarti mengingat program serupa pada Mei 2025 belum berjalan sama sekali.

Seluruh pasokan beras yang digunakan dalam program intervensi pemerintah bersumber dari panen dalam negeri — sebuah fakta yang patut digarisbawahi di tengah tren impor pangan yang kerap menjadi perdebatan. Realisasi pengadaan setara beras dari dalam negeri oleh Bulog hingga menjelang tutup Mei 2026 hampir menyentuh 3 juta ton, melampaui realisasi Januari–Mei 2025 yang berkisar 2,5 juta ton.

Sebagai pelengkap, pemerintah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bentuk intervensi langsung di tingkat masyarakat. Hingga penghujung Mei 2026, GPM telah terlaksana sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Angka ini jauh melampaui realisasi GPM pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat di 3.482 kegiatan.

Gambaran keseluruhan ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal terus ada, fondasi ketahanan pangan Indonesia di tahun 2026 berdiri di atas pijakan yang lebih kokoh dibandingkan tahun sebelumnya.

FAQ

Apakah harga pangan di Indonesia saat ini masih dalam batas normal? Sebagian besar harga pangan pokok masih dalam rentang HET dan HAP, meski beberapa komoditas seperti bawang merah dan cabai merah keriting sedikit melampaui batas acuan tertinggi per akhir Mei 2026.

Apa itu program SPHP beras dan mengapa realisasinya meningkat drastis? SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras adalah program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen melalui penyaluran beras bersubsidi. Realisasinya melonjak 180 persen pada Januari–Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencerminkan penguatan intervensi pangan oleh pemerintah.

Dari mana asal beras yang digunakan dalam program bantuan pangan pemerintah? Seluruh beras yang digunakan dalam program intervensi pangan, termasuk bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat, berasal dari pengadaan dalam negeri oleh Bulog yang hampir menyentuh 3 juta ton hingga akhir Mei 2026.