BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menggelar inspeksi mendadak ke lokasi tambang batu ilegal di wilayah Jawa Barat, pada Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini, temuan di lapangan mengungkap praktik penambangan terselubung yang beroperasi di balik izin pengolahan batu resmi — sebuah modus yang selama ini luput dari pengawasan.
Sidak tersebut langsung dipimpin Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Begitu tiba di lokasi, ia langsung mengkonfrontasi pengelola tambang yang mengklaim bahwa batu yang diolah berasal dari Sumedang. Namun drone yang diterbangkan sebelum kedatangan KDM membuktikan sebaliknya — aktivitas penambangan masih berlangsung di lokasi itu sendiri.
“Sebelum ke sini, saya pakai drone dulu,” ujar KDM kepada pengelola tambang. Rekaman aerial itu menjadi bukti kuat bahwa klaim “stok lama” yang dijadikan dalih hanyalah kedok untuk menutupi penambangan aktif yang terus berjalan setiap hari.
Perusahaan yang beroperasi di lokasi tersebut bernama Agrobumi. Pihak pengelola awalnya bersikukuh bahwa aktivitas yang berjalan hanyalah pengolahan batu dari stok yang sudah ada, bukan penambangan baru. Mereka menyebutkan bahwa batu asal Sumedang sudah tidak masuk lagi ke lokasi ini.
Namun KDM tak mudah diyakinkan. Ketika ditanya kapan stok tersebut habis, pengelola menyebut estimasi sekitar satu setengah bulan. KDM pun langsung menagih kepastian: setelah stok habis, tidak ada lagi produksi. Jawaban pengelola yang berputar-putar justru semakin memperkuat kecurigaan bahwa penambangan masih terus dilakukan secara diam-diam.
Modus yang digunakan terbilang rapi. Perusahaan ini mengantongi izin klaster industri pengolahan batu di bagian depan lokasi. Izin tersebut mensyaratkan pasokan batu dari sumber resmi di Sumedang. Namun karena pasokan dari Sumedang sudah berhenti, operasi pengolahan tetap berjalan dengan memanfaatkan batu hasil tambang dari lokasi itu sendiri, yang notabene tidak memiliki izin tambang.
Hasil produksi dikirim ke Aston Prima di Karawang setiap hari. Truk-truk pengangkut pun dilaporkan kerap kelebihan muatan — dengan kapasitas 12 ton namun diisi hingga penuh ke atas, sebagian dibuang di jalan sebelum tiba di timbangan.
Dampak lingkungan dari aktivitas tambang ini sudah dirasakan langsung oleh warga sekitar. KDM menyebutkan bahwa masyarakat lokal mengeluhkan debu yang menyelimuti rumput di ladang mereka, sehingga tidak bisa lagi menyabit rumput seperti biasa. Produksi nanas di kawasan itu pun dilaporkan menurun drastis akibat polusi debu dari aktivitas tambang dan kendaraan pengangkut.
“Orang-orang kecil di sini kasihan,” kata KDM. Ia menegaskan bahwa keluhan warga tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus menjadi dasar tindakan nyata dari pemerintah.
Di tengah sidak tersebut, KDM mengambil keputusan yang tak terduga namun langsung berdampak bagi para pekerja. Ia memerintahkan agar para pegawai tambang yang menganggur — yang sudah empat bulan lebih tidak bekerja secara aktif — segera dialihkan menjadi pekerja kontrak di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat.
Para pekerja yang hadir langsung didata di lokasi. KDM bahkan terlibat langsung dalam proses pendataan, memisahkan operator alat berat, pengemudi, dan tenaga kebersihan. Mereka dijanjikan gaji bulanan, uang makan, serta perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
KDM menjelaskan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara gamblang kepada para pekerja. Ia menyebut kasus seorang satpam di Jati Agung yang meninggal mendadak saat bertugas, dan keluarganya mendapat santunan hingga Rp50 juta, serta biaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi ditanggung penuh.
“Kalian akan bekerja mulai September, gajinya bulanan,” ujar KDM kepada para pekerja yang tampak antusias menyambut tawaran tersebut. Beberapa di antara mereka sudah lebih dari empat bulan menganggur sejak aktivitas tambang dihentikan sebelumnya.
Selain menertibkan tambang dan mengalihkan tenaga kerja, KDM juga sempat menyinggung soal efisiensi pengadaan material pembangunan. Ia menilai bahwa batu hasil produksi lokal seharusnya bisa langsung dimanfaatkan untuk proyek infrastruktur pemerintah daerah setempat, sehingga biaya produksi lebih rendah dan anggaran APBD pun lebih efisien.
“Karawang yang menang tender, mereka ambil batu dari sini, kirim ke Karawang, lalu dijual ke pemerintah,” kata KDM. Menurutnya, logika pengadaan seperti itu tidak masuk akal secara ekonomi dan merugikan daerah asal material.
Di sela kegiatan, KDM juga menemui sejumlah warga yang hadir. Satu di antaranya adalah seorang perempuan bernama Heni Listiani yang melaporkan anggota keluarganya hilang. KDM merespons dengan sigap, meminta data lengkap dan memastikan kasus tersebut ditindaklanjuti.
Sidak ini menjadi bagian dari rangkaian inspeksi yang secara konsisten dilakukan KDM sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Penertiban tambang ilegal dan pemihakan kepada warga kecil terus menjadi fokus utama kepemimpinannya — bukan sekadar seremonial, melainkan aksi lapangan yang menghasilkan keputusan konkret di tempat.
FAQ
Apa yang ditemukan Gubernur Dedi Mulyadi saat sidak tambang ilegal ini?
KDM menemukan bahwa perusahaan Agrobumi beroperasi dengan izin pengolahan batu, namun faktanya masih melakukan penambangan aktif di lokasi. Bukti diperoleh melalui rekaman drone sebelum sidak dilakukan.
Apa yang terjadi pada pekerja tambang ilegal yang ditemukan menganggur?
Para pekerja yang sudah lebih dari empat bulan tidak aktif bekerja langsung didata oleh KDM dan dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga kontrak di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, dilengkapi gaji bulanan dan perlindungan BPJS.
Bagaimana dampak tambang ilegal ini terhadap warga sekitar?
Warga sekitar mengeluhkan debu tebal yang mencemari ladang mereka sehingga tidak bisa menyabit rumput. Produksi nanas di kawasan tersebut juga dilaporkan menurun akibat polusi dari aktivitas tambang dan lalu lintas truk pengangkut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.