Metode prasmanan ini diklaim membawa sejumlah keuntungan. Makanan tetap terjaga kehangatan saat disajikan, sisa makanan berkurang secara signifikan, dan yang tak kalah penting, metode ini membuka ruang edukasi gizi melalui keterlibatan langsung guru dan siswa dalam proses makan.
“Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain,” ujar Zulhas.
Persoalan data penerima manfaat menjadi salah satu isu yang paling mendapat sorotan. Hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 57,49 juta orang. Angka yang besar ini justru menyimpan tantangan tersendiri, yakni bagaimana memastikan seluruh data itu akurat dan tidak disalahgunakan.
Ke depan, pemerintah mewajibkan data penerima manfaat MBG tervalidasi secara by name by address atau BNBA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data yang dimaksud mencakup siswa sekolah, santri pesantren, serta kelompok yang disebut 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Zulhas menyebut integrasi data berbasis NIK ini menjadi fondasi penting dalam menetapkan sasaran program dan mengukur dampaknya secara nyata. Penyaluran MBG pun diharapkan jauh lebih akurat dan tepat sasaran dibanding sebelumnya.
Namun yang paling tajam dari seluruh langkah pembenahan ini adalah tekad pemerintah memberantas penyimpangan. Zulhas berbicara terus terang soal praktik yang selama ini menggerogoti program dari dalam.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.