Empat Langkah Pemerintah Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis 2026

21 Oktober 2026 12:00

Zulhas menambahkan bahwa petunjuk teknis khusus untuk SPPG di wilayah 3T ditargetkan selesai pekan ini. Kepastian operasional SPPG yang sudah diaktivasi menjadi hal mendesak agar layanan tidak terhenti di tengah jalan.

Perbaikan tata kelola sudah dimulai sejak awal Oktober 2026 lewat penetapan skema insentif baru. SPPG kini mendapatkan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani, dengan besaran Rp2.000 per porsi. Skema ini dirancang agar SPPG termotivasi melayani lebih banyak penerima dengan kualitas yang terjaga.

Tidak hanya soal insentif, pemerintah juga melakukan pendataan ulang seluruh SPPG untuk memastikan setiap unit yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara atau SPS 2, sebuah SPPG dinyatakan layak operasional apabila memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dalam status suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.

“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” kata Zulhas.

Dalam hal peningkatan keamanan dan mutu gizi, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. BGN melakukan benchmarking ke negara-negara yang sudah berpengalaman mengelola program makan bergizi, antara lain Jepang dan Italia. Dari hasil studi banding itu, lahirlah percontohan sistem penyajian prasmanan yang kini tengah diuji coba di 66 SPPG di 10 provinsi.

TL;DR (AI Generated)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi titik tolak untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ada dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Empat langkah yang menjadi prioritas pemerintah mencakup percepatan pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat sekaligus pemberantasan penyimpangan.

Dengan target penerima manfaat yang terus bertambah dan jangkauan wilayah yang kian meluas, keberhasilan empat langkah ini akan menjadi salah satu indikator paling nyata dari kinerja pemerintahan Prabowo di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Basic summary