MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Bukan kurs dolar yang menentukan segalanya. Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan, seorang pengamat ekonomi mengingatkan bahwa membaca kesehatan ekonomi suatu negara tidak bisa hanya berpaku pada satu angka di papan money changer.

Dr. Surya Vandiantara, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menegaskan bahwa fluktuasi nilai mata uang hanyalah satu dari sekian banyak indikator yang perlu dicermati. Ia menyebut pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Neraca Transaksi Berjalan, Cadangan Devisa, dan kondisi fiskal sebagai variabel yang tak kalah penting untuk dibaca secara bersamaan.

Penilaian yang terlalu bertumpu pada pergerakan kurs, menurut Surya, rawan melahirkan kesimpulan yang keliru. Analisis sepotong-sepotong semacam itu justru bisa menyesatkan publik dalam memahami kondisi riil perekonomian nasional.

“Narasi yang berupaya mendiskreditkan perekonomian Indonesia dengan hanya menggunakan satu indikator seperti nilai tukar dolar Amerika Serikat merupakan narasi yang tidak komprehensif,” kata Surya.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Surya merujuk data Badan Pusat Statistik yang mencatat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten positif dalam tiga kuartal terakhir. Pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada triwulan III 2025, kemudian naik ke 5,39 persen pada triwulan IV 2025, dan kembali menguat ke angka 5,61 persen pada triwulan I 2026.

Tren tersebut, menurut Surya, membantah asumsi bahwa penguatan dolar otomatis menggerus kinerja ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan yang stabil di kisaran lima persen justru mencerminkan ketahanan fundamental yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut rakyat di desa tidak memakai dolar turut mendapat porsi ulasan dari Surya. Bagi sebagian kalangan, pernyataan itu dianggap kontroversial. Namun Surya melihatnya sebagai refleksi fakta yang memang terjadi di lapangan.

Transaksi berbasis dolar, lanjut Surya, pada praktiknya lebih banyak berputar di kalangan pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor dan impor. Segmen ini mayoritas terkonsentrasi di kawasan perkotaan, bukan di desa-desa yang mengandalkan ekonomi lokal dan transaksi harian dalam rupiah.

“Kegiatan ekspor-impor dan investasi valuta asing ini tentunya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup di daerah perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan,” terangnya.

Artinya, ketika rupiah melemah, tidak semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung dan setara. Petani di pelosok Sulawesi atau pedagang kecil di pasar tradisional Jawa tengah jauh dari tekanan kurs yang biasanya lebih terasa di lantai bursa atau ruang rapat importir.

Meski demikian, Surya tidak menutup mata bahwa pelemahan rupiah tetap membawa risiko tidak langsung yang perlu diantisipasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak, misalnya, bisa menjadi jalur transmisi yang paling cepat dirasakan masyarakat kecil, termasuk warga desa.

Pemerintah, menurut Surya, telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat subsidi BBM. Kebijakan itu dirancang untuk membentengi daya beli masyarakat dari guncangan harga energi yang lazimnya mengikuti pergerakan kurs dan harga minyak global.

“Pemerintah telah melakukan langkah antisipasi strategis dengan meningkatkan subsidi agar kenaikan harga BBM bisa diredam, sehingga masyarakat Indonesia bisa tetap menikmati harga BBM seperti sedia kala,” pungkas Surya.

Gambaran yang disampaikan Surya memberi perspektif yang lebih utuh di tengah derasnya sorotan terhadap nilai tukar rupiah belakangan ini. Angka kurs memang mudah dibaca dan cepat viral, tetapi ia hanyalah salah satu jendela dari bangunan ekonomi yang jauh lebih kompleks.

Ketika pertumbuhan PDB terus mencatatkan angka positif dan kebijakan fiskal masih mampu meredam gejolak, maka alarm bahaya ekonomi nasional sesungguhnya belum perlu dibunyikan. Yang diperlukan justru adalah kejelian dalam membaca data secara menyeluruh, bukan kepanikan yang dipicu oleh satu angka semata.

FAQ

Mengapa pelemahan rupiah tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kondisi ekonomi Indonesia?

Karena kesehatan ekonomi suatu negara ditentukan oleh banyak indikator sekaligus, termasuk pertumbuhan PDB, Neraca Transaksi Berjalan, Cadangan Devisa, dan kondisi fiskal. Membaca hanya dari kurs mata uang berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat.

Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkini menurut data BPS?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan tren positif selama tiga kuartal berturut-turut: 5,04% pada triwulan III 2025, 5,39% pada triwulan IV 2025, dan 5,61% pada triwulan I 2026.

Apa langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pelemahan rupiah?

Pemerintah memperkuat subsidi BBM sebagai bantalan agar harga energi tidak melonjak tajam, sehingga daya beli masyarakat, khususnya di pedesaan, tetap terjaga.