PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Makassar mendorong penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui penguatan kajian kependudukan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan yang digelar pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPPKB Makassar untuk memastikan arah pembangunan daerah disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Kepala DPPKB Kota Makassar membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam forum itu, ia menekankan bahwa data kependudukan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus digunakan sebagai dasar dalam merancang program pembangunan.
Menurutnya, perubahan jumlah penduduk, persebaran warga, kualitas sumber daya manusia, hingga kondisi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan layanan publik di Kota Makassar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kajian yang kuat untuk membaca berbagai persoalan kependudukan secara menyeluruh. Dengan begitu, kebijakan yang disusun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Isu kependudukan juga dinilai tidak berdiri sendiri. Dampaknya berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, hingga pembangunan keluarga.
Melalui Kajian Dampak Kependudukan, DPPKB Makassar ingin memperkuat pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika penduduk di Kota Makassar.
Rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi lintas pemangku kepentingan. Para peserta membahas penyelarasan data, identifikasi persoalan, serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
DPPKB Makassar menilai penggunaan data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan secara lebih terukur. Selain itu, data kependudukan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Kajian ini juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
DPPKB Kota Makassar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan pendekatan tersebut, setiap program pembangunan diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hasil kajian yang disusun nantinya diharapkan menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan program pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.