PUNGGAWANEWS, MAKASSAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kota Makassar memperkuat pelaksanaan program Quick Wins sebagai langkah percepatan pembangunan keluarga dan penurunan stunting.
Program ini tidak hanya menyasar ibu hamil dan balita, tetapi dimulai sejak tahap pra-nikah melalui edukasi kesehatan, bimbingan perkawinan, serta evaluasi kesiapan calon pengantin.
Kepala DP2KB Kota Makassar, Drs Andi Irwan Bangsawan MSi, mengatakan salah satu upaya yang dijalankan adalah penerapan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau Elsimil. Aplikasi ini digunakan untuk menilai kesiapan kesehatan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
“Elsimil ini mengevaluasi kesiapan kesehatan calon pengantin, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Untuk melahirkan anak yang sehat dan cerdas, kedua orang tua harus sehat, baik fisik maupun mental,” ujar Irwan, Selasa (20/1/2026).
Melalui Elsimil, calon pengantin yang telah mengikuti proses evaluasi akan memperoleh sertifikat sebagai bukti telah menjalani edukasi kesehatan pra-nikah. Program tersebut dilaksanakan DP2KB Makassar bersama puskesmas dan tenaga kesehatan.
Irwan menjelaskan, sebagian calon pengantin pada awalnya menganggap bimbingan perkawinan sebagai proses yang merepotkan. Namun setelah mengikuti tahapan edukasi, banyak yang mulai memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan, kesiapan mental, dan perencanaan kehamilan.
“Setelah dijalani, mereka justru memahami bahwa membangun keluarga sehat itu harus dimulai dari kesiapan diri. Mereka sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan merencanakan kehamilan,” jelasnya.
Selain pendekatan kesehatan, DP2KB Makassar juga mengintegrasikan edukasi pembangunan keluarga dengan pendekatan keagamaan. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama dan tokoh agama, sehingga calon pengantin mendapatkan pembekalan dari aspek agama, kesehatan, dan perencanaan keluarga.
Dalam upaya penurunan stunting, DP2KB Makassar turut mendorong penguatan peran posyandu. Posyandu kini tidak hanya menjadi tempat penimbangan balita, tetapi juga pusat edukasi keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga.
“Di posyandu ada tim pendamping keluarga yang bertugas mendampingi dan memberikan edukasi. Ini melibatkan banyak SKPD, mulai dari DPPKB, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” katanya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting di Kota Makassar turun dari 25,6 persen menjadi 22,9 persen. Meski demikian, Irwan menilai capaian tersebut masih perlu ditekan lebih jauh.
“Target saya pribadi, stunting di Makassar harus turun sampai sekitar 10 persen. Tidak boleh stagnan di atas 15 persen,” tegasnya.
Untuk mencapai target itu, DP2KB Makassar mendorong program yang lebih cepat, terarah, dan strategis. Salah satunya dengan memperkuat intervensi gizi, termasuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting selama tiga hingga enam bulan.
Irwan menyebut, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan dukungan CSR. Pemerintah kota juga perlu hadir melalui alokasi anggaran langsung agar intervensi terhadap ribuan anak stunting dapat berjalan lebih maksimal.
“Tidak mungkin kita hanya mengandalkan CSR untuk lebih dari 3.000 anak stunting. Pemerintah kota harus hadir dengan anggaran sendiri, dan alhamdulillah ini mendapat dukungan dari Wali Kota,” ungkapnya.
Selain intervensi gizi, DP2KB Makassar juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga. Sebab, banyak keluarga berisiko stunting berasal dari kelompok ekonomi bawah, sehingga penanganan stunting perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.
“Mereka harus punya usaha dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Karena itu, dinas perdagangan, koperasi, dan UMKM juga kami libatkan,” ujarnya.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Tim Pengendali Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai Wakil Wali Kota Makassar dan melibatkan berbagai perangkat daerah.
“Ini kerja bersama dan kompleks. Mulai dari pemberian gizi, edukasi, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi. Semua harus berjalan beriringan,” pungkas Irwan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.