Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menguraikan orientasi diplomasi Indonesia, terutama berkaitan dengan keterlibatan negara dalam Board of Peace dan langkah penanganan konflik Palestina. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah tokoh diplomasi, kalangan akademisi, praktisi hubungan internasional, serta jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengatakan Presiden Prabowo menunjukkan cara pandang yang pragmatis dalam merespons partisipasi Indonesia di Board of Peace. Menurutnya, di tengah rumitnya dinamika konflik yang terjadi, Board of Peace menjadi satu-satunya alternatif yang ada saat ini.

“Beliau memiliki pendekatan realistis terhadap hal ini. Mengapa realistis? Karena saat ini Board of Peace adalah satu-satunya pilihan yang tersedia, tidak ada alternatif lain,” ungkap Dino.

Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukan jawaban cepat, melainkan langkah eksperimental yang penuh risiko dan ketidakpastian. Meski demikian, Presiden Prabowo dipandang memahami dengan baik berbagai tantangan yang mungkin muncul, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan banyak pihak internasional.

“Pada dasarnya ini adalah percobaan, bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan saya melihat beliau realistis soal ini,” tambah Dino.

Ia juga mencatat penekanan Presiden Prabowo terhadap solidaritas dengan negara-negara Islam sebagai elemen penyeimbang dalam proses diplomasi tersebut. Dino mengapresiasi sikap hati-hati yang ditunjukkan Presiden, dengan tetap berpegang pada kepentingan nasional dan kesiapan mundur jika kebijakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai fundamental bangsa.

“Yang paling saya apresiasi dan sejalan dengan pandangan Foreign Policy Community of Indonesia adalah pendekatan kehati-hatian kita, dengan tetap memegang opsi untuk mundur bila ini berlawanan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya tahapan konsultasi yang ditempuh Indonesia sebelum memutuskan bergabung. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan negara-negara mayoritas Islam.

“Keikutsertaan kita dalam Board of Peace ini melalui dua tahap konsultasi di antara negara-negara mayoritas Islam,” jelas Hassan.

Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat menjadi kekuatan pengimbang dalam mekanisme pengambilan keputusan di Board of Peace, sekaligus memastikan proses tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Hassan juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui kerangka PBB, dengan merujuk pada berbagai preseden diplomasi internasional sebelumnya.

“Dengan demikian, kita tidak perlu berprasangka buruk. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak harus ditafsirkan secara negatif, selama menghasilkan sesuatu yang positif,” katanya.

Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang Board of Peace, termasuk keleluasaan Indonesia dalam menentukan kelanjutan keterlibatannya.

“Kita memiliki kedaulatan penuh untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak, bergantung pada apakah proses ini berjalan sesuai dengan tujuan utama kita, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.