MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Di banyak negara, kampanye membaca lahir dari kegelisahan yang sama: angka minat baca turun, anak-anak lebih akrab dengan layar daripada halaman buku, dan perpustakaan makin sepi. Solusinya pun sudah bisa ditebak sebelum rapat selesai — poster literasi, festival buku, slogan inspiratif. Denmark memilih jalan yang berbeda dan lebih tidak nyaman: memeriksa apakah kebijakan pajaknya sendiri yang selama ini membuat buku sulit dijangkau.

Selama bertahun-tahun, Denmark tercatat sebagai salah satu negara Eropa dengan pajak buku tertinggi. Buku dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 25 persen — tarif yang sama dengan barang konsumsi umum lainnya. Bandingkan dengan Swedia yang hanya menerapkan 6 persen, Jerman 7 persen, atau Prancis sekitar 5,5 persen. Denmark bukan negara yang kekurangan perhatian terhadap pendidikan, tetapi selama puluhan tahun membiarkan buku diperlakukan sama seperti barang dagangan biasa di meja kasir.

Kini pemerintah Denmark mendorong penghapusan PPN buku hingga menjadi nol persen. Kebijakan ini tidak hanya menyasar buku cetak, tetapi juga e-book dan audiobook. Dengan kata lain, niat pemerintah adalah membuat akses terhadap berbagai bentuk bacaan menjadi lebih ringan dari sisi harga, apa pun medium yang dipilih pembaca.

Ada satu hal yang perlu dipahami dengan tepat soal angkanya. PPN 25 persen yang dihapus tidak berarti harga buku otomatis turun seperempat dari harga yang tertera. Jika sebuah buku berharga dasar 100 kroner lalu dijual 125 kroner setelah pajak, penghapusan PPN dan penurunan harga penuh kepada pembeli akan membawa harganya kembali ke 100 kroner — sekitar 20 persen lebih murah dari harga akhir sebelumnya. Selisih yang tetap terasa nyata bagi siapa saja yang rutin membeli buku.

Bagi keluarga yang membelikan buku untuk anak, mahasiswa yang membutuhkan bacaan, atau pembaca yang terbiasa membeli beberapa judul setiap bulan, penurunan harga seperlima bukan angka yang bisa diabaikan. Pemerintah berharap harga yang lebih terjangkau akan mendorong penjualan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap buku.