Denmark Hapus Pajak Buku 25%, Pelajaran untuk Literasi Kita

23 Agustus 2026 12:00

Pengalaman Swedia memberikan gambaran yang berguna. Ketika negara itu menurunkan PPN buku dari 25 persen menjadi 6 persen pada 2002, evaluasi pemerintah mencatat harga buku memang turun dan penjualan buku serta majalah meningkat sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Pasar buku bergerak. Namun evaluasi yang sama tidak menemukan bukti kuat bahwa orang yang sebelumnya tidak punya membaca otomatis berubah menjadi pembaca aktif.

Temuan itu menunjukkan sesuatu yang penting: harga adalah hambatan nyata, tetapi bukan satu-satunya hambatan. Budaya membaca dibangun dari rumah, sekolah, perpustakaan, keluarga, dan seberapa menarik buku dibanding pilihan hiburan lainnya. Pajak yang lebih rendah membuka pintu, tetapi tetap diperlukan alasan kuat agar orang mau melangkah masuk.

Penghapusan PPN juga memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar harga di kasir. Sebagian besar buku yang terjual di Denmark merupakan terbitan dalam negeri. Ketika penjualan meningkat, manfaatnya berpotensi dirasakan penerbit, penulis, penerjemah, ilustrator, toko buku, hingga pekerja lain yang bergantung pada industri tersebut. Pajak yang tidak dipungut bisa tetap berputar di dalam ekonomi melalui aktivitas industri penerbitan yang lebih sehat.

Satu catatan penting agar cerita ini tidak terlalu cepat dibesar-besarkan: hingga Agustus 2026, penghapusan PPN buku tersebut belum resmi berlaku. Rancangan awal diajukan pada Februari 2026 dan direncanakan mulai berlaku Juli, tetapi pemilu parlemen Denmark pada Maret menghentikan proses legislasinya. Setelah pemerintahan baru terbentuk, agenda tersebut kembali dibawa pada Juni 2026 dan dinyatakan akan diajukan ulang — dengan catatan masih membutuhkan dukungan parlemen. Penyebutan yang paling tepat saat ini adalah Denmark sedang mendorong penghapusan PPN buku, bukan sudah menghapuskannya.

Walaupun belum final, keseriusan kebijakan ini tetap layak dicermati. Pemerintah sudah mengetahui konsekuensi fiskalnya dan memilih membawa kembali agenda itu setelah pemilu berganti pemerintahan. Gagasan tersebut tidak dibuang ketika kondisi politik berubah — sebuah sinyal yang cukup jelas tentang prioritas.

AI Summary

Ketika negara itu menurunkan PPN buku dari 25 persen menjadi 6 persen pada 2002, evaluasi pemerintah mencatat harga buku memang turun dan penjualan buku serta majalah meningkat sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Indonesia sebenarnya sudah memberikan fasilitas pembebasan PPN bagi berbagai kategori buku, termasuk buku pelajaran, kitab suci, buku pelajaran agama, serta buku umum tertentu yang mengandung unsur pendidikan.

Yang jauh lebih serius adalah ketika pemerintah harus memilih: tetap mengambil pemasukan ratusan juta kroner dari pajak buku, atau memberikan ruang agar akses terhadap buku menjadi lebih murah.

Basic summary