Denmark Hapus Pajak Buku 25%, Pelajaran untuk Literasi Kita

23 Agustus 2026 12:00

Namun kebijakan ini tentu punya konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Pemerintah Denmark memperkirakan penghapusan PPN buku akan memangkas penerimaan negara sekitar 370 juta kroner per tahun secara langsung. Setelah memperhitungkan perubahan perilaku konsumen dan efek pajak lainnya, kehilangan bersih jangka panjang diperkirakan sekitar 340 juta kroner per tahun — mendekati satu triliun rupiah jika dikonversikan dengan kurs saat ini. Ini bukan angka yang hilang tanpa disadari dalam laporan anggaran.

Kekhawatiran Denmark terhadap budaya membaca memang bukan tanpa dasar. Hasil PIRLS 2021 menunjukkan kemampuan membaca siswa kelas empat di Denmark menurun dibanding hasil 2016. Hampir satu dari empat siswa kelas empat tercatat mengalami kesulitan membaca. Denmark bahkan masuk dalam kelompok negara dengan proporsi siswa yang benar-benar menikmati kegiatan membaca yang relatif rendah dalam studi tersebut.

Masalahnya bukan sekadar soal kemampuan memahami teks. Membaca mulai kehilangan daya tarik bagi sebagian anak yang bersama media sosial, video pendek, dan gim. Buku harus bersaing di arena yang sama, dengan modal jauh lebih sedikit dalam hal kecepatan memberi kepuasan instan.

Meski begitu, masyarakat Denmark secara keseluruhan belum berhenti membaca. Data Statistics Denmark menunjukkan proporsi penduduk dewasa yang rutin membaca karya fiksi justru mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Kekhawatiran yang lebih dalam tertuju pada anak dan remaja, serta bagaimana membaca mereka terbentuk di tengah melimpahnya pilihan hiburan digital.

Pemerintah Denmark tampaknya sadar bahwa PPN nol bukan panacea. Selain rencana penghapusan pajak, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk kampanye membaca anak dan remaja, penguatan perpustakaan, penambahan koleksi buku, serta berbagai program sastra. Harga buku diperlakukan sebagai satu bagian dari persoalan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban.

AI Summary

Ketika negara itu menurunkan PPN buku dari 25 persen menjadi 6 persen pada 2002, evaluasi pemerintah mencatat harga buku memang turun dan penjualan buku serta majalah meningkat sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Indonesia sebenarnya sudah memberikan fasilitas pembebasan PPN bagi berbagai kategori buku, termasuk buku pelajaran, kitab suci, buku pelajaran agama, serta buku umum tertentu yang mengandung unsur pendidikan.

Yang jauh lebih serius adalah ketika pemerintah harus memilih: tetap mengambil pemasukan ratusan juta kroner dari pajak buku, atau memberikan ruang agar akses terhadap buku menjadi lebih murah.

Basic summary