BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melempar tantangan serius kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: jadilah ujung tombak pembangunan desa, bukan sekadar ornamen kelembagaan. Di hadapan pengurus LPM yang baru dikukuhkan di Bandung, Sabtu, 9 Agustus 2026, Dedi menegaskan bahwa percepatan infrastruktur kerakyatan tidak bisa lagi menunggu instruksi dari atas.

Pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi warga miskin, hingga pemasangan jaringan listrik — itulah daftar pekerjaan rumah yang disodorkan Dedi kepada LPM. Bukan sekadar daftar harapan, melainkan agenda konkret yang harus dieksekusi dengan memanfaatkan dana desa secara optimal.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan,” kata Dedi. Pernyataan itu bukan basa-basi seremonial. Di baliknya tersimpan keprihatinan mendalam atas kondisi ekonomi warga desa Jawa Barat yang dinilai masih rapuh.

Kerentanan ekonomi desa, bagi Dedi, bukan hanya soal infrastruktur yang tertinggal. Ia melihat hubungan langsung antara lemahnya penguatan ekonomi lokal dengan merebaknya Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Kasus terbaru yang ia angkat cukup mengejutkan: 12 warga Jawa Barat ditemukan menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Mereka berangkat dengan harapan sederhana — mendapat pekerjaan layak. Kenyataannya jauh dari itu. Upah tidak dibayar sesuai janji, penganiayaan terjadi, dan pelecehan dialami. Dedi memastikan pemerintah provinsi tengah berupaya memulangkan para korban sekaligus memproses pemilik tempat hiburan secara pidana.

“Kita terus dampingi,” tegasnya. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja di desa adalah pintu masuk bagi berbagai bentuk eksploitasi manusia.

Tidak hanya TPPO, Dedi juga menyoroti tiga ancaman lain yang diam-diam menggerogoti ekonomi dan moral warga desa. Pertama, judi online. Di Jawa Barat, perputaran uang dari aktivitas ilegal ini telah menembus angka menggiurkan sekaligus memprihatinkan: Rp2,5 triliun. Angka itu bukan sekadar statistik — ia menggambarkan betapa besar potensi konsumsi produktif yang tersedot ke lubang hitam perjudian digital.

Kedua, pinjaman online ilegal yang menjerat warga desa dengan bunga mencekik dan penagihan intimidatif. Ketiga, peredaran keras jenis Tramadol yang kini telah merasuk ke warung-warung kecil di pelosok desa. Kombinasi tiga ancaman ini, menurut Dedi, bukan sekadar masalah lokal.

“Ini bukan sekadar , namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa,” kata Dedi. Ia menyerukan gerakan perlawanan terstruktur, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menghadapi ancaman yang ia sebut sudah berskala luar biasa itu.

Di sinilah peran LPM menjadi krusial. Lembaga yang hadir di setiap desa dan kelurahan ini memiliki akses langsung ke akar rumput — sesuatu yang tidak dimiliki oleh birokrasi provinsi maupun kabupaten secara optimal. Dedi melihat LPM bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam arti administrasi, melainkan sebagai agen perubahan yang bergerak dari bawah.

Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tampaknya satu frekuensi dengan harapan Dedi. Usai pengukuhan pengurus LPM di Bandung pada Jumat, 7 Agustus 2026, Doli menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagi Doli, kemajuan Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada instruksi yang turun dari Jakarta ke daerah, dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke desa. Pendekatan itu, menurutnya, sudah waktunya dibalik. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek program pemerintah.

“Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah, melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas melalui partisipasi masyarakat,” ujar Doli tegas.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika pergantian pengurus. Di baliknya ada pengakuan bahwa selama ini pendekatan top-down memiliki keterbatasan nyata: lambat, sering meleset dari kebutuhan riil warga, dan rentan terhadap kebocoran anggaran.

Pendekatan bottom-up yang digaungkan Doli dan Dedi justru menempatkan LPM sebagai penjaga dana desa sekaligus perencana kebutuhan lokal yang paling tahu kondisi lapangan. Jika LPM berfungsi optimal, maka setiap rupiah dana desa bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada warga, bukan hanya kepada auditor.

Jawa Barat dengan 5.312 desa dan kelurahan memiliki potensi luar biasa sekaligus tantangan yang tidak kecil. Dengan populasi terbesar di Indonesia, kesenjangan antara desa dan kota di provinsi ini masih terasa lebar. Infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang belum menjangkau semua pelosok, dan jalan desa yang rusak adalah pemandangan yang masih bisa ditemukan di sejumlah wilayah.

Dedi tampaknya paham bahwa tanpa mitra yang kuat di lapangan, semua program provinsi akan berhenti di kertas. LPM, dalam visinya, adalah tangan panjang yang bisa menjangkau apa yang tidak bisa dicapai oleh aparatur formal.

Tantangannya kini ada di pundak LPM sendiri: apakah lembaga ini siap bertransformasi dari wadah formal menjadi kekuatan penggerak pembangunan yang sesungguhnya? Jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat bukan dari pengukuhan pengurus, melainkan dari hasil nyata di lapangan — dari jalan yang mulus, rumah yang berdiri, dan sungai yang mengalir lancar.

FAQ

Apa yang diminta Gubernur Dedi Mulyadi kepada LPM Jawa Barat?
Dedi Mulyadi meminta LPM menjadi mitra strategis Pemprov Jabar dalam mempercepat pembangunan desa, termasuk proyek pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin, dan pemasangan jaringan listrik dengan mengoptimalkan dana desa.

Apa hubungan antara ekonomi desa dan kasus TPPO yang disinggung Dedi?
Menurut Dedi, lemahnya ekonomi desa mendorong warga mencari pekerjaan ke luar daerah dengan informasi yang minim, sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang. Ia mencontohkan 12 warga Jabar yang menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam di Maumere.

Apa ancaman sosial di desa yang disoroti Gubernur Jawa Barat?
Dedi menyoroti tiga ancaman utama, yakni judi online dengan perputaran uang Rp2,5 triliun di Jabar, pinjaman online ilegal, dan peredaran keras Tramadol di warung-warung desa yang dinilai dapat melumpuhkan masa depan generasi muda.