JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Istana Negara, Jakarta Pusat, menjadi saksi momen bersejarah ketika Fadli Tri Hartono resmi diambil sumpahnya sebagai Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada Oktober 2026. Pelantikan itu berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah 26 orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menjadikannya salah satu agenda kenegaraan paling padat dalam sebulan terakhir.

Badan Komunikasi Pemerintah saat ini dipimpin oleh Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom. Kehadiran Fadli sebagai wakil diharapkan memperkuat fungsi komunikasi strategis pemerintah, terutama di era informasi yang bergerak serba cepat dan penuh tantangan digital.

Fadli bukan nama baru di lingkaran pemerintahan. Sebelum menduduki posisi ini, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, sebuah jabatan yang menempatkannya dekat dengan jantung pengambilan keputusan eksekutif. Pengalaman itu membentuknya menjadi sosok yang paham betul mekanisme birokrasi dan komunikasi antarlembaga.

Di dunia politik, Fadli tercatat sebagai Ketua Bidang Teknologi Terapan di Partai Gerindra. Posisi itu mencerminkan minatnya yang mendalam terhadap pemanfaatan teknologi dalam kehidupan berbangsa, sebuah perspektif yang kini semakin relevan ketika digitalisasi merasuk ke hampir seluruh sektor pemerintahan.

Rekam jejaknya di dunia korporasi juga tak kalah berbobot. Namanya tercatat sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, salah satu entitas Grup Telkom yang bergerak di bidang infrastruktur menara telekomunikasi. Ia menggantikan Yusuf Wibisono dalam posisi tersebut setelah keputusan resmi disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mitratel yang digelar di Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.

Penunjukan sebagai komisaris utama perusahaan telekomunikasi publik sekaligus pejabat pemerintah menunjukkan bagaimana Fadli bergerak di persimpangan antara sektor negara dan dunia usaha. Keduanya memberi warna berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk kapasitas kepemimpinannya.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan dan korporasi, Fadli juga pernah mengemban tanggung jawab di dunia akademik. Ia menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, sebuah peran yang menuntut keahlian membangun jejaring institusional, baik di dalam maupun luar negeri.

Tidak hanya itu, ia juga pernah dipercaya sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR, posisi yang memperdalam pemahamannya tentang dinamika legislatif dan konstitusional. Rangkaian jabatan itu membentuk profil seorang Fadli Tri Hartono yang multidimensi: teknokrat, politikus, sekaligus akademisi.

Latar belakang pendidikannya mendukung kiprah tersebut. Fadli menyelesaikan studi Strata Satu di Institut Teknologi Bandung, salah satu kampus teknik paling bergengsi di Indonesia. Ia kemudian melanjutkan Strata Dua di Tsinghua University, Tiongkok, sebuah institusi kelas dunia yang dikenal menghasilkan pemimpin-pemimpin inovatif di bidang sains dan teknologi.

Pelantikannya sebagai Wakil Kepala Bakom berlangsung dalam suasana yang lebih luas dari sekadar seremoni jabatan. Di hari yang sama, sebanyak 26 tokoh nasional juga dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Nama-nama besar hadir dalam daftar tersebut, mulai dari pengusaha kawakan Chairul Tanjung dan Tahir, hingga mantan menteri, gubernur, aktivis, dan politikus senior.

Kursi Ketua Wantimpres dipercayakan kepada Pratikno, yang sekaligus ditetapkan sebagai anggota. Pratikno dikenal luas sebagai sosok intelektual yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara dalam periode pemerintahan sebelumnya. Sementara posisi Wakil Ketua Wantimpres dipegang oleh Muhammad Hatta Rajasa, ekonom dan politikus senior yang pengalamannya mencakup berbagai jabatan strategis di tingkat nasional.

Kehadiran deretan tokoh itu dalam satu momentum pelantikan memberi sinyal kuat tentang arah kebijakan pemerintah ke depan: menghimpun sumber daya manusia terbaik dari berbagai latar belakang untuk memperkuat tata kelola negara.

Bagi Fadli Tri Hartono, pelantikan ini bukan titik awal, melainkan satu babak baru dalam perjalanan panjang yang telah ia bangun dengan cermat selama bertahun-tahun. Dari ruang kuliah ITB hingga gedung Istana Negara, dari kursi komisaris hingga podium pejabat pemerintah, jejaknya terus merentang di berbagai medan pengabdian.

Tugas barunya di Bakom menantang ia untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Sebuah peran yang, di tangan yang tepat, bisa menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.