Salah satu agenda besar yang terus digas adalah deregulasi. Presiden, menurut Prasetyo, berkali-kali menekankan pentingnya kemudahan perizinan sebagai kunci daya saing investasi nasional. Tanpa ekosistem regulasi yang ramah, investor—baik lokal maupun asing—akan memilih memarkir modalnya di negara lain.
“Kita harus terus berupaya mempermudah perizinan supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” tegasnya.
Tidak hanya soal perizinan, pemerintah juga menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai dua pilar strategis dalam agenda ekonomi jangka panjang. Keduanya dinilai sebagai jawaban atas ketergantungan Indonesia terhadap produk impor yang selama ini menjadi titik lemah struktur ekonomi nasional.
Hilirisasi, dalam pandangan pemerintah, bukan semata soal mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Lebih dari itu, ia adalah instrumen penciptaan nilai tambah yang pada akhirnya akan memperbesar kekayaan bangsa. Ketika sumber daya alam tidak lagi diekspor dalam bentuk kasar, melainkan sebagai produk bernilai tinggi, maka manfaat ekonominya akan jauh lebih besar bagi rakyat.
“Di satu sisi, hilirisasi dan industrialisasi ini untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Di sisi lain, produk yang dihasilkan dari proses ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita,” jelas Prasetyo.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.