Ia menyebut hanya sekitar 300 paket sembako yang benar-benar tersedia di lokasi untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Sementara itu, catatan administratif mencatat angka yang jauh lebih besar—angka yang seolah menggambarkan ketersediaan logistik yang memadai, padahal kenyataan di lapangan berbicara lain.
Yang membuat situasi semakin panas adalah penemuan Agustinus bahwa namanya dicantumkan dalam proses administrasi bantuan tanpa sepengetahuannya. Ia merespons dengan keras dan langsung.
“Bapak keterlaluan, bapak jual nama saya!” begitu ia menegur petugas BNPB di hadapan publik.
Kalimat itu bukan sekadar ekspresi amarah. Ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rantai birokrasi penanganan bencana—di mana nama pejabat lokal bisa dipakai tanpa koordinasi, dan angka-angka bantuan bisa tercatat tanpa korespondensi dengan barang yang nyata ada.
Persoalan semacam ini bukan pertama kali mencuat dalam penanganan bencana di Indonesia. Pola berulang yang kerap terjadi adalah: laporan terlihat mulus di atas kertas, tetapi warga di lokasi bencana masih menunggu bantuan yang entah ada di mana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.