Komitmen itu tidak datang tiba-tiba. Selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Sinjai secara bertahap membangun ekosistem pembayaran digital untuk berbagai jenis penerimaan daerah. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi celah kebocoran pendapatan yang kerap terjadi dalam transaksi tunai konvensional.
BI Sulsel sendiri memiliki peran sentral dalam mendampingi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam proses digitalisasi ini. Melalui berbagai program edukasi, asistensi teknis, dan forum koordinasi seperti HLM TP2DD, bank sentral aktif memastikan bahwa transformasi digital berjalan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga terasa dampaknya pada kinerja fiskal daerah secara riil.
Pertemuan 4 Agustus ini menjadi penanda bahwa persiapan menuju HLM 19 Agustus sudah memasuki tahap krusial. Dalam hitungan dua pekan, Sinjai harus memastikan seluruh aspek teknis dan substansif forum tersebut berjalan mulus, mulai dari kesiapan infrastruktur, agenda diskusi, hingga kehadiran para pemangku kepentingan yang relevan.
Yang menarik untuk ditunggu adalah sejauh mana HLM TP2DD di Sinjai nanti akan menghasilkan rekomendasi dan komitmen yang konkret, bukan sekadar dokumen hasil rapat yang berakhir di laci meja birokrasi. Publik, khususnya wajib pajak dan pengguna layanan daerah di Sinjai, berkepentingan langsung terhadap hasil pertemuan itu.
Dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia dan tekad yang ditunjukkan oleh Bupati Ratnawati, optimisme bahwa Sinjai bisa menjadi contoh praktik baik digitalisasi keuangan daerah di Sulawesi Selatan tampak semakin menguat. Tinggal menunggu bagaimana eksekusinya terwujud pada 19 Agustus dan langkah-langkah setelahnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.