TAKALAR, PUNGGAWANEWS – Bukan sekadar dapur biasa. Di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, sebuah fasilitas gizi resmi beroperasi—dan anak-anak di wilayah terpencil Sulawesi Selatan kini punya alasan baru untuk berharap.
Jumat, 2 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar—yang biasa disebut daerah 3T. Peresmian ini bukan seremonial biasa. Hari itu, sebanyak 480 SPPG diaktifkan serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di kawasan Timur Indonesia.
Sulawesi Selatan dipilih sebagai lokasi utama peresmian—sebuah pengakuan sekaligus tanggung jawab. Provinsi ini menanggung beban prevalensi stunting yang masih tinggi, sementara geografinya yang terdiri atas kepulauan dan pedalaman membuat distribusi layanan gizi menjadi tantangan tersendiri.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Angka itu belum cukup. Masih banyak dapur siap jalan yang belum diaktifkan—dan justru dapur-dapur itu berada di daerah yang paling membutuhkan Program Makan Bergizi atau MBG.
“Termasuk tempat ini dan 480 titik lainnya yang kita buka hari ini secara serentak,” ujar Sudaryono dalam sambutannya.
Peresmian ini juga menandai dicabutnya moratorium pembukaan dapur SPPG yang sempat diberlakukan sebelumnya. Sudaryono menegaskan, ke depannya pembukaan dapur akan dilanjutkan secara bertahap—pekan berikutnya di Kalimantan, lalu Bali, Sumatera, dan wilayah-wilayah lain dengan angka stunting tinggi serta kategori 3T.
Dari 480 SPPG yang diaktifkan serentak ini, terbagi atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Komposisi ini mencerminkan niat nyata untuk menjangkau daerah yang selama ini luput dari perhatian program-program nasional.
Gubernur Andi Sudirman tak menyembunyikan rasa syukurnya. Sulsel terpilih bukan semata karena lokasinya strategis, melainkan karena kebutuhannya yang nyata dan mendesak.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN karena memilih Sulsel untuk peresmian SPPG wilayah 3T,” kata Andi Sudirman. “Anak-anak di daerah 3T tentu berharap ingin diberi makan setiap hari dengan makanan yang bergizi.”
Namun di balik semangat peresmian itu, Gubernur juga menyampaikan catatan realistis. Program sebesar ini, dengan cakupan seluas ini, tidak bisa berjalan mulus begitu saja tanpa pembenahan yang serius dan bertahap.
“Ketika banyak program dan sifatnya masif, tentu harus ada kerja keras di belakang semua itu untuk dilakukan perlahan dan bertahap melakukan pembenahan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel menyatakan dukungan penuh terhadap program ini—dan berharap cakupan SPPG diperluas hingga ke wilayah kepulauan dan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulsel.
Di lapangan, Kepala BGN Sudaryono tampil tanpa basa-basi. Ia menyapa langsung siswa-siswa yang hadir dalam peresmian, menanyakan kelas mereka, mengingatkan para pengelola dapur untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur, dan memberi pesan tegas: jangan tutupi ketidaksesuaian, jangan takut melapor.
“Jika Anda melihat dapurnya tidak sesuai standar, jangan ditutupi. Kalau sumber daya tidak cukup, usulkan untuk berhenti dulu, daripada menyebabkan keracunan makanan,” tegas Sudaryono.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pembukaan SPPG dilakukan langsung oleh BGN pusat—tanpa perantara, tanpa calo, tanpa pungutan. Pesan ini disampaikan keras dan jelas: siapa pun yang mengaku bisa “membuka dapur” dengan syarat bayar, adalah penipu.
“Laporkan ke aparat, kami proses, kami tuntut. Semua itu penipu,” ucapnya tanpa tedeng aling-aling.
Hadir dalam peresmian ini sejumlah nama penting: Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Rachmatika Dewi, hingga Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye. Kehadiran mereka memberi sinyal bahwa program ini bukan wacana—melainkan komitmen lintas lembaga.
Desa Timbuseng bukan nama yang biasa muncul di halaman utama media nasional. Tapi hari itu, desa kecil di Takalar itu menjadi titik tumpu kebijakan gizi nasional—tempat di mana negara hadir bukan dalam bentuk spanduk atau pidato, melainkan dalam bentuk piring makan bergizi yang nyata untuk anak-anak yang selama ini menunggu.
Apakah program ini akan berjalan seperti yang dijanjikan? Jawabannya ada di dapur-dapur itu—di tangan para pengelola, di pengawasan masyarakat, dan di konsistensi pemerintah untuk tidak berhenti hanya di seremonial peresmian.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.